PR TASIKMALAYA - Kini perempuan di Afghanistan dapat melanjutkan studi di universitas, termasuk di tingkat pascasarjana, berdasar dengan izin Taliban.
Namun menurut Taliban, terdapat aturan untuk para perempuan di Afghanistan tersebut, dimana ruang kelas akan dipisahkan berdasarkan gender dan penutup kepala akan menjadi wajib.
Diketahui, peraturan yang disebutkan Taliban untuk para perempuan Afghanistan tersebut diungkapkan pada konferensi pers 12 September 2021 oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Abdul Baqi Haqqani.
Konferensi pers tersebut dilakukan sehari setelah Taliban mengibarkan bendera mereka di atas istana presiden.
Hal tersebut menandakan dimulainya pekerjaan baru, pemerintah semua laki-laki diumumkan pekan lalu.
Kebangkitan Taliban telah memicu kekhawatiran dimana kelompok itu akan kembali ke aturan kejam yang mendefinisikan tugas pertamanya berkuasa di Afghanistan 20 tahun lalu.
Aturan tersebut termasuk penolakan pendidikan untuk anak perempuan dan perempuan, serta pengucilan mereka dari kehidupan publik.
“Kami akan mulai membangun apa yang ada hari ini,” kata Abdul Baqi Haqqani dikutip PikiranRakayt-Tasikmalaya.com dari Aljazeera pada, 12 September 2021.
Abdul Baqi Haqqani mengatakan mahasiswi akan menghadapi pembatasan yang mencakup aturan berpakaian wajib.
Baca Juga: Dua Politisi Wanita Prancis Ini Berebut Kursi Menjadi Presiden Wanita Pertama di Negaranya
Dia mengatakan jilbab akan menjadi wajib tetapi tidak menentukan apakah ini berarti jilbab wajib atau juga penutup wajah wajib.
Ada juga aturan mengenai pemisahan belajar antara perempuan dengan laki-laki.
“Kami tidak akan mengizinkan anak laki-laki dan perempuan untuk belajar bersama,” jelasnya.
“Kami tidak akan mengizinkan pendidikan bersama,” lanjutnya.
Dia mengatakan siswa perempuan akan diajar oleh perempuan sedapat mungkin.
“Alhamdulillah kami memiliki banyak guru perempuan. Kami tidak akan menghadapi masalah dalam hal ini. Segala upaya akan dilakukan untuk mencari dan menyediakan guru perempuan bagi siswa perempuan,” tutur Abdul Baqi Haqqani.
Menurut Abdul Baqi Haqqani, jika tidak ada guru perempuan yang tersedia, langkah-langkah khusus akan diambil untuk memastikan pemisahan.
“Kalau memang ada kebutuhan, laki-laki juga bisa mengajar, tapi sesuai syariah, mereka harus menjaga cadar,” ungkapnya.
Ruang kelas akan ditutup untuk membagi siswa laki-laki dan perempuan jika diperlukan dan pengajaran juga dapat dilakukan melalui streaming atau TV sirkuit tertutup.
Baca Juga: Jadi Daerah dengan Anggaran Terbesar ke-8 di Indonesia, Mendagri: Papua akan Tambah Provinsi Baru
Selain itu, Abdul Baqi Haqqani mengatakan mata pelajaran yang diajarkan juga akan ditinjau.
Meski tidak merinci, dia mengatakan ingin lulusan universitas Afghanistan dapat bersaing dengan lulusan universitas di kawasan dan di seluruh dunia.***