PR TASIKMALAYA - Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengatakan Yunani telah berhasil mengubah konflik Turki - Yunani di Mediterania Timur menjadi konflik Turki - UE.
Hal tersebut disampaikannya di sebuah siaran TV.
Dalam kesempatan tersebut, Mitsotakis mengatakan bahwa negaranya telah berhasil memobilisasi Uni Eropa melawan Turki dalam ketidaksepakatan mengenai sengketa Mediterania Timur.
Baca Juga: Tanggapi Bentrokan Polisi-FPI, Fadli Zon: Semoga Segera Ada Titik Terang
Ia mengklaim bahwa blok tersebut telah memberikan “Turki " kesempatan dalam KTT yang diadakan pada bulan Oktober, tetapi Turki "tidak menerima langkah positif tersebut."
“Kebanyakan orang Eropa berada di pihak Athena. Kami memiliki banyak sekutu, ” kata Mitsotakis sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Daily Sabah.
Lebih lanjut, Perdana Menteri Yunani juga mengatakan Turki perlu "mengevaluasi kembali" hubungannya dengan UE.
Baca Juga: Ditengah Polemik Baku Tembak Polisi-FPI, Polda Malah Gelar Perkara Kasus Kerumunan Acara HRS
Terlepas dari kenyataan bahwa delegasi Yunani telah menolak untuk menghadiri pembicaraan de-eskalasi militer yang dipimpin NATO sejak 9 Oktober 2020 lalu, Mitsotakis mengatakan Yunani siap untuk membahas masalah tersebut dengan Turki.
Para pemimpin Turki telah berulang kali menekankan bahwa Ankara mendukung penyelesaian semua masalah yang luar biasa di kawasan itu melalui hukum internasional, hubungan bertetangga yang baik, dialog dan negosiasi.
Namun, Turki juga mengkritik sikap UE tentang konflik Mediterania Timur, menyerukan blok tersebut untuk mengadopsi sikap yang adil mengenai perselisihan tersebut dan berhenti mendukung Yunani dengan dalih solidaritas UE.
Baca Juga: Ikuti Proses Penjemputan Jenazah 6 Laskar FPI, Fadli Zon: Pihak Keluarga Sabar di Tengah Kesedihan
"Kami siap membahas landas kontinen dan wilayah yurisdiksi maritim di bawah cakupan ini, asalkan tidak ada ketegangan di laut," katanya, seraya menambahkan bahwa Athena juga akan menghormati keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Internasional jika kedua pihak gagal mencapai kesepakatan.
Anggota NATO, Turki dan Yunani, berselisih tentang klaim yang bertentangan atas sumber daya hidrokarbon di Mediterania Timur dan pandangan yang tumpang tindih tentang sejauh mana landas kontinen mereka.
Ankara menuduh Athena menerapkan kebijakan maksimalis di kawasan itu dan menggarisbawahi bahwa klaim maritimnya merupakan pelanggaran hak kedaulatan Turki.
Baca Juga: Kak Seto Penuhi Rasa Penasaran Netizen Terkait Gaya Rambutnya yang Selama Ini Jadi Ciri Khas
Turki juga mengatakan sumber energi di dekat pulau Siprus harus dibagi secara adil antara TRNC dan pemerintahan Siprus Yunani.
Sebelumnya pada hari Senin para menteri luar negeri Uni Eropa bertemu untuk membahas sanksi terhadap Turki atas sengketa Mediterania Timur sebelum para pemimpin blok membuat keputusan untuk memberlakukan tindakan hukuman dalam KTT yang akan diadakan akhir pekan ini.
Prancis dan Parlemen Eropa mengatakan sudah waktunya untuk menghukum Turki, sekutu NATO dan kandidat untuk bergabung dengan UE yang terlihat di Brussel sebagai pemicu sengketa gas untuk politik dalam negeri.
Baca Juga: KPU Pusat Lakukan Pantauan ke TPS Pilkada Serentak 2020 Disiarkan Secara Live Streaming
Parlemen Eropa menyerukan sanksi pada 26 November lalu, tetapi kembalinya Oruç Reis ke pelabuhan dan seruan Presiden Recep Tayyip Erdoğan untuk berdialog mungkin memberi alasan bagi Uni Eropa untuk menundanya saat ini. ***