Network
PR TASIKMALAYA - Penyaluran bantuan sosial (bansos) akan terus dibagikan kepada seluruh warga Indonesia sampai tahun depan.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy saat melakukan Rapat Tingkat Menteri secara daring, Kamis, 5 November 2020.
"Tentu saja dengan ada beberapa perubahan, baik perubahan alokasi perubahan kuota atau sistem penyaluran," kata Muhadjir dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari RRI.
Baca Juga: Kemenparekraf Gelontorkan Dana Hibah Sebesar Rp 81 Miliar untuk Hotel dan Restoran di Bogor
Sampai saat ini, lanjut Muhadjir, progres penyaluran Bansos (Program Sembako, PKH, BST, Bansos Jabodetabek, Bansos beras KPM PKH, Bansos tunai KPM sembako) telah tersalur sebesar Rp 112,9 triliun.
Angka itu masih digunakan 80 persen dari total anggaran yang disiapkan Pemerintah senilai Rp 127,2 triliun.
Muhadjir menerangkan, beberapa program bansos reguler rencananya akan tetap dilaksanakan pada tahun 2021, seperti program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta KPM dan Program sembako/bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk 18,8 juta KPM.
Baca Juga: Status Aktivitas Gunung Merapi Meningkat, Gubernur DIY Minta Warga Agar Tidak Panik
Sementara itu, untuk bansos non reguler yang akan diberikan adalah Bansos Sosial Tunai (BST) yang jumlahnya ditingkatkan semula 9 juta KPM pada tahun 2020 menjadi 10 juta KPM di tahun 2021.
"Untuk penyaluran bansos pada 2021 tetap disalurkan melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Desa dengan anggaran yang telah disepakati," ujarnya.
Menko PMK menambahkan, tambahan anggaran bansos 2021 akan diprioritaskan bagi wilayah DKI Jakarta.
Baca Juga: Waspada! Gunung Sinabung Erupsi Lagi hingga Luncurkan Awan Panas Setinggi 2.000 Meter
Sesuai usulan yang telah disepakati, DKI tetap diberikan bansos sembako dengan cakupan 1,3 juta KPM seperti semula dan BST sebesar Rp 300.000 per KPM per bulan.
"Selain itu, penyesuaian anggaran BST di luar DKI Jakarta akan sama, yaitu sebesar 300.000 per KPM per bulan," lanjut Muhadjir.
Kemudian, untuk bansos beras bagi 10 juta KPM PKH, menurut Muhadjir, akan kembali dipertimbangkan penyalurannya pada tahun 2021.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Kembali Minus, DPR RI Dukung Pemulihan Ekonomi Melalui PEN
Bansos beras bagi 10 juta KPM PKH akan dipertimbangkan sesuai kondisi stok beras pada Bulog, serta pelaksanaannya tetap menunggu arahan presiden.
"Kita harapkan awal November ini akan segera kita rapatkan dan akhir November kita harap sudah dibawa ke Rapat Terbatas,” ucapnya.
Ia menambahkan, persiapan perencanaan bansos 2021 akan dimulai sedini mungkin dan diharapkan paling lambat awal Januari bisa segera disalurkan.***
