Network
PR TASIKMALAYA - Presiden Joko Widodo menegaskan beberapa hal pokok tentang usaha penanganan inflasi seperti yang diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020 yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden pada hari Kamis, 22 Oktober 2020.
Dikutip oleh tasikmalaya.pikiran-rakyat.com dari situs resmi Kementrian Sekretaritat Negara RI, pandemi Covid-19 yang menimpa sekurang-kurangnya 215 negara itu telah menyebabkan masalah perekonomian yang serius dari segi penawaran dan permintaan.
Karena itu, kebijakan penanganan inflasi saat ini mesti ditujukan untuk menemukan titik keseimbangan serta mendorong produsen supaya terus berproduksi.
Baca Juga: Fakta-Fakta Pembunuhan Kerabat Jokowi, Dipukul Benda Tumpul Hingga Ada Tersangka Tambahan
Dalam kondisi ini, harga komoditas dan jasa memang rentan mendapat tekanan yang signifikan. Oleh sebab itu, memelihara keseimbangan antara permintaan dan penawaran wajib dilaksanakan supaya ketika perekonomian nasional pulih dan kemampuan belanja masyarakat stabil kembali tidak serta merta memicu tekanan bagi harga-harga tersebut.
"Menjaga keseimbangan supply-demand sangat penting. Agar disaat perekonomian kita mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal, tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga," Presiden Jokowi berpesan.
Presiden menambahkan, penanganan inflasi kini tidak cukup dengan hanya fokus terhadap usaha-usaha pengelolaan harga, tetapi juga mesti ditujukan guna menjamin kemampuan belanja masyarakat dari pemantapan pertahanan sosial dan bantuan terhadap sektor UMKM.
"Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer. Mulai dari PKH, bantuan sosial tunai, BLT Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji, hingga Bansos Produktif untuk Bantuan Modal UMKM," lanjut Presiden.
Baca Juga: Peringati Hari Dokter Nasional, Tenaga Medis Sosialisasikan 3M
Melalui bermacam skema bantuan itu pemerintah ingin agar konsumsi rumah tangga kian bertambah, permintaan kembali bangkit, yang kemudian akan memicu munculnya penawaran atau suplai.
Presiden ingin pemerintah daerah bisa memantapkan kebijakan pemerintah pusat dengan menyegerakan realisasi APBD khususnya belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendorong pemulihan ekonomi, salah satunya bagi sektor UMKM.
"Saya telah minta agar belanja kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah agar mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri baik produk pertanian maupun produk-produk UMKM," ujar Presiden.
Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 yang mengusung topik "Transformasi Digital UMKM Pangan guna Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Menuju Indonesia Maju" ini Kepala Negara itu pun menegaskan hendaknya kepala daerah membenarkan adanya data informasi pangan yang tepat untuk membantu perumusan kebijakan di jenjang pusat dan daerah.
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Molor, Luhut: Emergency Use Authorization Belum Bisa Dikeluarkan BPOM
"FAO telah memperingatkan bahwa pandemi Covid-19 bisa menimbulkan krisis pangan. Karena itu saya minta para gubernur, bupati, dan wali kota agar betul-betul memperhatikan ketersediaan pangan di wilayah masing-masing," terang Presiden Jokowi.
Presiden Joko Widodo pun memohon agar pemerintah daerah menumbuhkan optimisme kepada masyarakat perihal penindakan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Presiden Jokowi percaya jika semua pihak berupaya keras dan bekerja sama untuk melawan hal tersebut, pandemi di Tanah Air akan berlalu dengan cepat diiringi oleh pulihnya situasi perekonomian.
Baca Juga: Ikuti Jejak UEA dan Bahrain Sepakati Normalisasi dengan Israel, Sudan Dianggap Khianati Palestina
"Bangun harapan bahwa dengan bersatu kita akan bisa melalui semua ini. Saya yakin insyaallah dengan semangat itu kesehatan kita cepat pulih dan ekonomi kita juga segera bangkit," tutup Presiden.***
