Network
PIKIRAN RAKYAT - Pandemi global Covid-19 tengah mengancam Indonesia menyusul bertambahnya jumlah pasien terkonfirmasi positif pada 8 April 2020 yang telah mencapai 2.956 kasus.
Untuk memutus rantai persebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai macam kebijakan seperti work from home, social distancing, hingga libur sekolah yang diperpanjang sampai 1 Juni 2020.
Selain kebijakan tersebut, baru-baru ini pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada wilayah terdampak Covid-19 yang dinilai parah.
Baca Juga: PSBB akan Berlaku di DKI Jakarta, Pemprov Jabar Ajukan Permohonan Lima Daerah Gabung
Kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meringankan beban masyarakat.
Sebagai contoh yaitu peluncuran Kartu Pra-Kerja, digratiskannya tagihan listrik 450 VA hingga 900 VA yang hanya dibayar separuh.
Berkaitan dengan hal tersebut, muncul sebuah pesan berantai yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar masyarakat berhemat listrik saat terjadi wabah Covid-19.
Baca Juga: Cek Fakta: Hoaks Kapal Queen Soya Angkut TKA Tiongkok Masuk ke Pelabuhan Samarinda
Pesan tersebut telah menyebar luas di sejumlah media jejaring sosial. Disebutkan juga, pemerintah memberikan biaya listrik diskon dan gratis selama pandemi Covid-19 di Indonesia, dilakukan dengan cara berutang pada Bank Dunia sebesar 5 triliun rupiah.
Tak hanya itu, pesan itu juga menyebut pemerintah akan mencari pinjaman lain dari negara-negara di Timur Tengah demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Pesan tersebut juga menampilkan foto Menkeu Sri Mulyani, lengkap dengan logo tiga instansi yaitu Menteri Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, serta Perusahaan Listrik Negara.
Baca Juga: Tangani Corona, Pemkab Tasik Rela Pangkas Anggaran Makan-Minum dan Dinas ke Luar Negeri
"Listrik Gratis dan diskon yang diberikan negara dibiayai dengan utang dari Bank Dunia sebesar 5 triliun yang harus dibayar ke depan dengan uang rakyat juga. Karenanya, tarif listrik ke depan bisa lebih mahal lagi.
"Kini kami juga tengah berjuang mencari bantuan dana pinjaman ke negara-negara Islam di Timur Tengah agar kebutuhan pangan rakyat di tengah wabah segera dipenuhi," demikian narasi tertulis dalam pesan berantai yang mengatasnamakan Menteri Keuangan.
Dikutip PikiranRakyat-Tasimalaya.com dari Antara, pemerintah Indonesia tidak meminjam atau berutang kepada Bank Dunia dalam kebijakan pembebasan tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga.
Baca Juga: Positif Covid-19, Sepasang Kakek-Nenek asal AS Meninggal Sambil Berpegangan Tangan
Kebijakan tersebut dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 sebesar Rp3,5 triliun untuk mengurangi dampak ekonomi atas wabah Covid-19.
Pembebasan tarif listrik serta diskon tarif tersebut akan dinikmati 24 juta pelanggan berdaya 450 VA, serta tujuh juta pelanggan berdaya 900 VA di seluruh Indonesia pada April, Mei, dan Juni 2020.
Berdasarkan informasi yang telah dihimpun PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, klaim mengenai pemerintah pinjam Bank Dunia lima triliun untuk listrik gratis adalah klaim yang salah atau hoaks.***
