Network
PR TASIKMALAYA - Maraknya penggunaan Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) angkat suara.
Kominfo memberikan tanggapan soal NFT, yang belakangan ini semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia.
Tanggapan soal tren NFT disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) Kementerian Kominfo, Dedy Permadi.
"Kementerian Kominfo mengimbau masyarakat, dapat merespon tren transaksi NFT lebih bijak," ucap Dedy Permadi pada Senin, 17 Januari 2022 seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
Baca Juga: 3 Hal yang Wajib Anda Tahu Soal NFT, Salah Satunya Terkait Royalti
Jubir Kementerian Kominfo Dedy Permadi memberi tanggapan, NFT harus dimanfaatkan dengan bijak agar lebih produktif.
"Sehingga potensi ekonomi dari pemanfaatan NFT, tak menimbulkan dampak negatif, maupun melanggar hukum," tutur Jubir Kementerian Kominfo, Dedy Permadi.
Menurut Jubir Kementerian Kominfo Dedy Permadi, literasi digital juga perlu ditingkatkan terkait tren NFT di Indonesia.
Baca Juga: Link Live Streaming Bali United vs Persita, Kedua Tim Ingin Menang
"Meningkatkan literasi digital, agar semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi digital, secara produktif serta kondusif," ucap Dedy Permadi.
Kominfo mengimbau platfom transaksi NFT, tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan.
"Kementerian Kominfo mengingatkan para platfom transaksi NFT, memastikan platformnya tak memfasilitasi penyebaran konten, yang melanggar peraturan perundang-undangan," ucap Dedy Permadi.
Baca Juga: Ramalan Shio Kambing di Tahun Baru Imlek 2022: Cinta, Karir, dan Keuangan
Kominfo juga mengingatkan platform transaksi NFT, memastikan memberi perlindungan data pribadi bagi penggunanya.
"Pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi hingga hak kekayaan intelektual," lanjutnya.
Kominfo mengaku akan mengambil tindakan tegas, bagi pengguna platform transaksi NFT yang melanggar hukum.
Baca Juga: Lirik Lagu Wishes - Jamie Miller, Soundtrack Drakor Snowdrop
"Pelanggaran pada kewajiban yang ada, dikenakan sanksi administratif, termasuk pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia," ujar Dedy Permadi.
Selain itu, Kominfo juga akan melakukan koordinasi dengan Bappebti, Kepolisian serta Kementerian/Lembaga terkait pelanggaran NFT.***
