PR TASIKMALAYA - Seorang petinggi perusahaan raksasa Facebook mengungkapkan bahwa Facebook mendapat ancaman penutupan dari Vietnam jika tidak bersedia mematuhi desakan pemerintah untuk menyensor lebih banyak konten politik pada platformnya.
Dikutip dari Reuters oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, Facebook pun memenuhi permintaan Vietam pada bulan April 2020 yang secara signifikan meningkatkan sensor terhadap postingan "anti-negara" untuk pengguna lokal.
Namun pada bulan Agustus, Vietnam kembali meminta kepada Facebook untuk membatasi postingan yang bersifat mengkritik.
Baca Juga: Kata Studi: Berpikir Positif Kunci Perpanjang Usia Memori
“Kami sudah sepakat pada bulan April. Facebook telah menegakkan akhir perjanjian kami, dan kami berharap pemerintah Vietnam melakukan hal yang sama,” kata petinggi Facebook tersebut, yang berbicara secara anonim.
“Mereka kembali lagi kepada kami dan meminta agar kami meningkatkan volume konten yang kami batasi di Vietnam. Kami telah menolak. Permintaan itu disertai sejumlah ancaman apabila kami tidak bersedia melakukannya,” lanjutnya.
Ancaman tersebut salah satunya penutupan total Facebook di Vietnam, pasar utama di mana perusahaan tersebut memperoleh pendapatan hampir 1 miliar US Dolar.
Di Vietnam, meskipun dilanda reformasi ekonomi dan keterbukaan terhadap perubahan sosial, Partai Komunis yang berkuasa mempertahankan kontrol ketat atas media dan hanya mentolerir sedikit oposisi.
Baca Juga: BNPB Gelar Pelatihan Drone dalam Upaya Penanggulangan Bencana
Kementerian luar negeri Vietnam mengatakan dalam menanggapi pertanyaan dari Reuters bahwa Facebook harus mematuhi hukum setempat dan berhenti "menyebarkan informasi yang melanggar adat istiadat tradisional Vietnam dan melanggar kepentingan negara".
Seorang juru bicara Facebook mengatakan telah menghadapi tekanan tambahan dari Vietnam untuk menyensor lebih banyak konten dalam beberapa bulan terakhir.
Dalam laporan transparansi dua tahunan yang dirilis pada hari Jumat, Facebook mengatakan telah membatasi akses ke 834 item di Vietnam dalam enam bulan pertama tahun ini, menyusul permintaan dari pemerintah Vietnam untuk menghapus konten anti-negara.
Kementerian luar negeri Vietnam menanggapi pertanyaan dari Reuters dengan mengatakan bahwa Facebook harus mematuhi hukum setempat dan berhenti menyebarkan informasi yang melanggar adat istiadat tradisional Vietnam serta yang melanggar kepentingan negara.
Baca Juga: Tentang Pertempuran Arjuna Lawan Bisma, ISI Denpasar Selenggarakan Sendratari Mahabharata
Facebook, yang melayani setidaknya 60 juta pengguna di Vietnam sebagai platform utama untuk e-commerce sekaligus sebagai wadah perbedaan pendapat politik, terus-menerus berada di bawah pengawasan pemerintah.
Di awal tahun 2020, server lokal Facebook di Vietnam sempat dinonaktifkan hingga memenuhi tuntutan pemerintah.
Facebook pun telah sejak lama mendapat kritikan dari kelompok hak asasi karena terlalu patuh dengan permintaan sensor pemerintah.
"Kami akan melakukan apapun yang kami mampu untuk memastikan bahwa layanan kami tetap tersedia sehingga masyarakat dapat terus mengekspresikan diri," kata juru bicara Facebook.
Vietnam juga pernah mencoba meluncurkan jaringan media sosial buatan dalam negeri untuk bersaing dengan Facebook. Namun jaringan tersebut tidak mencapai tingkat popularitas yang berarti.
Baca Juga: Agama Digunakan untuk Provokasi dan Politik Kekuasaan, PBNU: Bentuk Politik Paling Buruk
Petinggi Facebook itu berujar bahwa perusahaan belum melihat eksodus pengguna Vietnam ke platform lokal.
Ia juga mengungkapkan bahwa Facebook telah menjadi sasaran kampanye media negatif selama 14 bulan dalam pers yang dikendalikan oleh warga Vietnam sendiri.
Ditanyai tentang Vietnam yang mengancam akan menutup Facebook, kelompok hak asasi Amnesty International mengatakan bahwa Facebook belum juga dilarang bahkan setelah melawan ancaman pemerintah Vietnam.
“Facebook memiliki tanggung jawab yang jelas untuk menghormati hak asasi manusia di mana pun mereka beroperasi di dunia dan Vietnam tidak terkecuali,” kata Ming Yu Hah, wakil direktur regional untuk kampanye Amnesty.
Baca Juga: Mendagri Keluarkan Instruksi Penegakan Prokes, Wagub DKI: Pokoknya Kita Patuh pada Aturan
“Facebook memprioritaskan keuntungan di Vietnam, dan gagal menghormati hak asasi manusia,” lanjurnya.***