Network
Persoalan ini adalah persoalan koodinasi karena Kemenpan RB merupakan leading sektornya.
Baca Juga: Tak Anjurkan Lockdown jadi Solusi Atasi Covid-19, WHO: Buat Masyarakat Semakin Miskin
Koordinasi antar lembaga negara ini harus lebih intensif sehingga persoalan data bisa diselesaikan, sehingga rekrutmen tenaga non PNS menjadi PNS atau PPPK akan menjadi jelas.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Anggota Dewan dapil NTT I ini juga menambahkan, ketersediaan dana dari Kementerian Keuangan perlu diperhitungkan.
“Saya kira ini juga penting untuk menjadi salah satu platform kerja bersama lintas kementerian dan lembaga untuk menyelaesaikan persoalan tenaga honorer,” tutup Andreas.***
