Tanggapi Masalah PJJ, Wakil Ketua Komisi DPR RI Minta Pemerintah Belikan 68 Juta Gadget untuk Siswa

- 29 Juli 2020, 11:00 WIB
Ilustrasi pembelajaran jarak jauh (PJJ): Disdik Bandung meminta masyarakatnya untuk lapor jika ada sekolah yang melanggar peraturan pembelajaran dilakukan secara tatap muka.
Ilustrasi pembelajaran jarak jauh (PJJ): Disdik Bandung meminta masyarakatnya untuk lapor jika ada sekolah yang melanggar peraturan pembelajaran dilakukan secara tatap muka. /Pixabay/Alexandra Koch/

PR TASIKMALAYA - Pandemi Covid-19 benar-benar memberikan dampak yang kurang baik bagi sistem pendidikan di Indonesia.

Kini, persoalan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menjadi hal yang sangat diperbincangkan dan mendapat keluhan dari berbagai pihak.

Pasalnya dari puluhan juta siswa di Indonesia, tak semua memiliki alat elektronik seperti gadget dan laptop yang memadai.

Baca Juga: Tanggapi Gugatan yang Dilayangkan Syakir Daulay, Pihak Label: Dia Adalah Artis yang Tidak Tahu Diri

Belum lagi persoalan kuota yang dinilai membebankan bagi orang tua yang penghasilan sehari-harinya hanya cukup untuk biaya makan.

Masalah ini tentunya menjadi dilema, bagi masyarakat juga pemerintah. Karena di sisi lain, pemerintah juga punya niat baik agar siswa tak terinfeksi virus corona jika melakukan pembelajaran tatap muka.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian memberikan pendapatnya dalam diskusi Forum Parlemen dengan tema Tantangan dan Kebijakan Dunia Pendidikan di Masa Tatanan Kehidupan Baru.

Baca Juga: Telah Diserang oleh Berbagai Pihak Soal Program POP, Nadiem Makarim Kini Sampaikan Permohonan Maaf

Hetifah menyebutkan, banyak permasalahan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh di masa Tatanan Kehidupan Baru.

Ia bahkan meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan gadget dan kuota untuk PJJ yang hingga kini masih terus berlangsung.

“Ketiadaan gawai (alat elektronik) yang memadai nanti Menperin bisa melibatkan beberapa Kementerian lain memproduksi gawai dalam negeri, laptop, tablet, yang sederhana namun memadai untuk belajar bagi 68 juta siswa," ujar Hetifah, dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs RRI.

Baca Juga: Dinilai Tak Becus Tangani Kasus Djoko Tjandra, Kepala BIN Dikecam untuk Dipecat dari Jabatan

Ia mengimbau agar semua siswa dan guru memiliki alat yang bisa membantu PJJ itu.

"Ini pasar yang besar, mencari solusi setiap anak setiap guru punya semua. Belum lagi soal kuota tentu provider internet bekerja keras membantu. Relaksasi Dana BOS di sekolah, dan di perguruan tinggi, mensubdisi kuota bagi yang tidak mampu,” tambahnya.

Sementara itu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Iwan Syahrir menyatakan, akan ada perubahan pada kurikulum pembelajaran yang fleksibel untuk mengefektifkan sistem pembelajaran jarak jauh menggunakan gadget.

Baca Juga: Bertemu di Pemakanan Putranya, Seorang Nenek Janda 71 Tahun Menikahi Bocah Berusia 17 Tahun

Kemendikbud juga akan melakukan penyesuaian alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung sarana protokol kesehatan di sekolah.

“Aktivitas tugas pembelajaran dan assessment juga kita ingin ada penyesuaian seperti kurikulum sesuai kondisi siswa, keluarganya, kondisi guru dan sekolah, perlu ada bentuk penyesuaian yang dilakukan, tergantung kondisi di sekolah dan daerah. Operasional sekolah harus dibantu seperti BOS untuk penyediaan alat kebersihan, pembelajaran daring,” kata Iwan Syahrir.

Seperti diketahui, Kemendikbud baru memperbolehkan kegiatan pembelajaran tatap muka pada sekolah yang berada di zona hijau, sementara lainnya melakukan PJJ.***

Editor: Rahmi Nurlatifah

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x