Network
PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nadiem Makarim memperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian kuota internet guru dan siswa.
Hal ini disambut positif perserikatan guru di Indonesia, salah satunya Ikatan Guru Indonesia (IGI).
Ketua IGI, Muhammad Ramli Rahim menuturkan, kebijakan yang dikeluarkan Nadiem patut mendapatkan apresiasi.
Baca Juga: Kemristek Luncurkan Program Pendanaan Riset Diaspora, Proposal Lolos Didanai 2 Miliar
"Solusi yang ditawarkan Mendikbud seolah menjadi oase di tengah padang pasir, karena banyak guru yang tidak sanggup menyelenggarakan kelas maya karena keterbatasan kuota internet," ujar Ramli dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 10 April 2020.
Ditambahkan Ramli, kelas maya pembelajaran daring telah berjalan selama tiga pekan. Namun sejauh itu, banyak guru dan siswa yang mengeluhkan keterbatasan kuota internet.
Dalam keterangannya, Ramli menilai, Mendikbud perlu membuat aturan tertulis yang akan menjadi acuan kepala sekolah dalam menggunakan dana BOS, karena bila sekedar omongan saja tentu tidak akan membuat inspektorat di daerah melaksanakan.
Baca Juga: Keluarkan Instruksi ke Bupati dan Wali Kota, Simak 4 Maklumat Penting dari Ridwan Kamil
"Bisa Permendikbud tentang perubahan petunjuk teknis (juknis) BOS atau aturan lain, yang secara tertulis bisa menjadi dasar yang harus segera dikeluarkan Kemendikbud.
"Inspektorat di daerah tidak bisa menerima jika hanya sekedar omongan atau bincang-bincang seperti itu, karena tidak bisa menjadi acuan, harus segera dibuat produk hukum tertulis," terangnya diberitakan Antara.
Apalagi kepala sekolah tidak akan berani membuat kebijakan tanpa dasar hukum tertulis dari Kemendikbud.
Baca Juga: Pengemudi Motor yang Ingin Membonceng di Tengah Wabah Covid-19, Harus Patuhi Syarat
Oleh karena itu, Kemendikbud harus segera membuat acuan tersebut agar kepala sekolah segera menjalankan aturan tersebut.
Adapun terkait pembelajaran melalui televisi, yakni "Belajar dari Rumah" mungkin dapat menjadi solusi untuk daerah-daerah yang tertinggal dan tidak mendapatkan jaringan internet.
Namun demikian, program tersebut kurang efektif karena ada 12 jenjang dari SD hingga SMA. Dalam arti lain, seluruh jenjang pendidikan SD hingga SMA akan menghasilkan jumlah mata pelajaran tidak sedikit.
Baca Juga: Tak Turuti Aturan, Orang Kaya di Chili Malah Kabur Berlibur Gunakan Helikopter saat Paskah
Namun demikian, Ramli tetap mengapresiasi program tersebut. Bahkan hingga saat ini, sejumlah daerah juga sudah mulai menginisiasi pembelajaran daring.
"Sulawesi Selatan bahkan sudah bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk proses pembelajaran di daerah terpencil," pungkas Ramli.**
