PIKIRAN RAKYAT – Sensus keamanan sekolah akan dilaksanankan lebih gencar dengan adanya kucuran dana dari pemerintah pusat.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim telah resmi mengumumkan dana yang akan di berikan untuk alokasi Sensus Keamanan Sekolah pada tahun 2020 sebesar Rp 436 Miliar.
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, perihal total kucuran dana tersebut akan diberikan kepada seluruh sekolah di Indonesia.
Baca Juga: Polres Tasikmalaya Kota Gelar Olah TKP Penemuan Mayat Siswi SMP di Gorong-gorong
"Untuk sarana prasarana, pada tahun ini kami menganggarkan dana sekitar Rp 843 Miliar yang terbagi tiga, yakni revitalisasi sekolah, pembangunan unit, dan sensus keamanan sekolah," ujar Nadiem Makarim.
Nadiem menambahkan untuk anggaran infrastruktur, pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp 843 Miliar. Dana tersebut dibagi untuk revitalisasi sekolah sebesar Rp 170 miliar, pembangunan unit sekolah Rp 237 Miliar, dan sensus keamanan sekolah sebesar Rp 436 Miliar.
"Ini hubungannya dengan bencana kemarin. Kami di kementerian mengambil keputusan dari insiden yang kemarin saya kunjungi berapa sekolah itu, yang sudah jelas adalah dengan jumlah banyaknya bencana alam pun kerentanan daripada struktur-struktur sekolah. Ini satu hal yang sangat menghawatirkan," tambah Nadiem Makarim.
Untuk pelaporan kondisi bangunan dimasing-masing sekolah, selama ini hanya ada pelaporan dari pihak sekolah saja, bukan dari ahli arsitek.
Oleh karena itu, mulai tahun ini Kemendikbud melakukan sensus keamanan bangunan untuk semua bangunan SD, SMP, SMA, SMK negeri dan swasta untuk memastikan keamanan siswa.
Untuk pelaksanaannya dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki keahlian atau jurusan teknik sipil serta bekerja sama dengan Kementerian PUPR yang menggunakan instrumen bangunan pascabencana dan daerah.
Baca Juga: Ingin Sembuh dari Kecanduan Gadget? Tiga Aplikasi Baru dari Google Ini Seharusnya Bisa Membantu
Pada tahun ini, Kemendikbud juga menganggarkan Rp 697 Miliar untuk mengadakan laptop dan LCD di 3.876 sekolah di Indonesia.
Perangkat tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran dan pelaksanaan untuk Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter berbasis komputer pada tahun 2021 mendatang.
Meskipun demikian, Nadiem mengungkap dana tersebut bisa mengalami perubahan dan harus dibicarakan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.***