Network
PR TASIKMALAYA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melihat keberadaan risiko yang berpotensi dialami pada saat penindakan pandemi Covid-19 berlangsung.
Risiko ini berupa pengelolaan yang tidak efektif, nilai belanja penindakan Covid-19 yang tidak tepat, pendataan perolehan hibah uang atau barang dari pihak ketiga, dan tingginya harga dalam penyediaan barang serta jasa.
Hal ini diungkapkan oleh Hendra Susanto, Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, ketika mengadakan taklimat awal atau entry meeting pengamatan kinerja penindakan pandemi Covid-19 dalam Unit Organisasi TNI Angkatan Darat (UO TNI AD) Komando Daerah Militer III/Siliwangi Bandung pada hari Senin, 2 November 2020.
Baca Juga: Soal Anggota Moge Pukul Anggota TNI Bisa Dijerat Pasal Berlapis, Pengamat: Jangan Merasa Kebal Hukum
Hendra Susanto berujar, untuk menyikapi perkembangan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah, serta untuk menanggapi potensi risiko, BPK menjalankan investigasi tematik penanganan pandemi Covid-19.
“BPK melakukan pemeriksaan tematik penanganan pandemi Covid-19 serentak untuk seluruh jajaran kementerian/lembaga dan daerah, dengan pendekatan pemeriksaan komprehensif atau gabungan ketiga jenis pemeriksaan,” papar Anggota BPK dalam acara yang diikuti oleh Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, Kasdam III/Siliwangi, Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, dan Pejabat Utama di lingkungan Kodam III/Siliwangi.
Anggota I BPK menjelaskan lebih jauh bahwa entitas sasaran uji petik/sampling dalam inspeksi penanganan pandemi Covid-19 ialah jajaran tugas Makodam, Kesdam, dan Rumah Sakit Dustira, sebagaimana yang dikabarkan di laman BPK RI, dilansir oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com pada Kamis 4 November 2020.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Dapat Bintang Mahaputera, PDI P: Biasanya Dilaksanakan Sebelum Hari Kemerdekaan
Di samping Komando Daerah Militer III/Siliwangi, BPK pun melaksanakan taklimat awal atau entry meeting inspeksi kinerja pengendalian pandemi Covid-19 dan belanja modal di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), di Bandung, pada hari Selasa, 3 November 2020.
Dalam acara tersebut, Hendra Susanto mengemukakan bahwa sasaran inspeksi mencakup faktor perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan juga penilaian terhadap manajemen bantuan anggaran, manajemen bantuan sumber daya yang lain (peraturan, personel dan sarpras), serta manajemen pengejawantahan operasi.
Entitas yang berperan sebagai lokasi sampling dalam inspeksi kinerja ialah jajaran tugas Polda dan Polres jajaran Polda Jawa Barat.
Baca Juga: Soal Tuntutan Jerinx, Fadli Zon: Apa yang Dikatakannya Masih dalam Koridor Kebebasan Berpendapat
Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen. Pol. Agung Budi Maryoto yang mengikuti acara tersebut berharap supaya semua jajaran Polda Jabar menyediakan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk inspeksi.
“Para objek pemeriksaan atau satuan kerja baik di Polda maupun Polres, selama dilakukan pendalaman (pemeriksaan) oleh BPK agar bersinergi dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga untuk percepatan dalam audit ini lebih baik lagi,” terangnya dalam acara virtual yang dihadiri semua jajaran Polres Jabar itu.
Anggota BPK berharap, di era pandemi Covid-19 ini, semua penyidik BPK, satuan kerja Kodam III/Siliwangi, dan Polda Jabar disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan konsisten.
Baca Juga: Jerinx Dituntut Tiga Tahun Penjara, Bintang Emon: UU ITE ini Kacau Harus Terus Diawasi
Di samping itu, saat menjalankan tugas, baik BPK ataupun entitas lain mampu secara optimal memanfaatkan teknologi komunikasi yang aman dan terjamin, sehingga perjumpaan secara fisik dapat dilakukan dengan selektif.
Acara tersebut pun diikuti oleh Auditor Utama Keuangan Negara I, Novy G. A. Pelenkahu, Kapolda Jawa Barat, Irjen. Pol. Rudy Sufahriadi, Waka Polda Jabar, Brigjen. Pol. Eddy Sumitro Tambunan, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Agus Khotib, serta Pejabat Utama di lingkungan Polda Jabar dan tim pemeriksa BPK.***
