Network
PR TASIKMALAYA - Persoalan stunting hingga kini masih menjadi rintangan yang menghalangi pembangunan SDM Indonesia.
Menurut catatan hasil peninjauan kualitas gizi balita Indonesia tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia mencapai angka 27,67 persen. Angka ini masih terbilang tinggi.
Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) mengungkapkan bahwa penindakan stunting adalah tujuan utama nasional.
Baca Juga: UMP Tidak Naik, PPP Dukung Pemerintah: Indonesia Dilema Putuskan Kebijakan ini
Presiden Joko Widodo telah merencanakan supaya prevalensi stunting dikurangi serendah-rendahnya dengan sasaran 14 persen di tahun 2024.
Oleh sebab itu, Muhadjir berpendapat, dibutuhkan cara pintasan untuk menanganinya. Dia berujar, untuk memperbaiki permasalahan stunting yang paling utama ialah diawali dari keluarga.
Persoalan stunting berkaitan sangat erat dengan kemiskinan. Karenanya pembangunan keluarga benar-benar dibutuhkan untuk membendung stunting.
"Kita punya pekerjaan yang jauh lebih berat yaitu menyiapkan rumah tangga. Itu tidak kalah penting karena justru segala sesuatu harus dimulai dari penyiapan pasangan rumah tangga, keluarga baru terutamanya," tuturnya ketika menjadi pembicara di Webinar Seri 02 'Perspektif Program dalam Rangka Penyelamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK)' Dies Natalis Fakultas Kesehatan Universitas Hasanudin Ke-38, pada hari Sabtu, 31 Oktober 2020.
Baca Juga: Kemenparekraf Hadirkan untuk Pertama Kalinya Simulasi Protokol Keselamatan Wisata di Indonesia
Muhadjir memaparkan lebih jauh, guna mempersiapkan rumah tangga baru yang sehat, matang secara ekonomi maupun mental, serta dapat menciptakan generasi yang baik.
Pemerintah telah memilih Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjadi leading sector penindakan stunting yang memprioritaskan pembangunan keluarga.
Muhadjir juga membeberkan, Kemenko PMK sudah menyediakan program bimbingan perkawinan (bimwin) secara holistik yang menyertakan seluruh kementerian dan stakeholder yang bersangkutan dalam pembangunan keluarga.
"Sekarang kita arahkan agar semua pihak terlibat dalam bimbingan perkawinan. Tidak hanya domain Kementerian Agama. Tetapi lebih esensial mencakup banyak hal, seperti kesehatan reproduksi, kesehatan rumah tangga, ekonomi keluarga, sanitasi keluarga dan seterusnya," katanya.
Baca Juga: Akui Tak Bermaksud Singgung Umat Muslim, Presiden Prancis: itu Tugas Kami Lindungi Kebebasan dan Hak
Muhadjir menerangkan keikutsertaan kementerian untuk kegiatan bimbingan perkawinan ditujukan untuk menciptakan terbentuknya rumah tangga atau keluarga baru yang matang.
Di antaranya kolaborasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk program pengembangan kecakapan kerja dan kartu prakerja bagi pengantin baru.
Kolaborasi bersama Kemenkop UKM untuk saluran modal dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pengantin baru.
"Ini dilakukan agar kita bisa siapkan rumah tangga indonesia betul-betul siap," ujarnya.
Baca Juga: Sebanyak 237 Peserta, Lulus Seleksi CPNS Kemenag Provinsi Aceh
Muhadjir menekankan, keluarga selaku lembaga terkecil di sebuah negara serta selaku cerminan kondisi negara. Untuk itu keberhasilan pembentukan keluarga akan mendefinisikan arah perkembangan negara.
"Kalau kita ingin membuat negara bagus maka perbaguslah keluarganya, kalau kita inginkan negara makmur maka makmurkanlah keluarga. Kalau kita ingin bangsa selamat maka selamatkanlah keluarga indonesia," tutupnya.***
