Kegiatan Impor Dinilai Berdampak Buruk, Pemerintah Diminta Sejahterakan Petani

- 23 Oktober 2020, 20:46 WIB
Ilustrasi petani menggiling padi. /ANTARA
Ilustrasi petani menggiling padi. /ANTARA /

Perkembangan NTP merupakan tanda kinerja pemerintah yang bertindak untuk masyarakatnya dari kalangan petani.

Baca Juga: BREAKING NEWS: KPK Resmi Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Tapi jika peningkatan NTP tidak juga terlaksana secepatnya, perkiraannya adalah kinerja pemerintah belum membidik secara tepat.

Dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, taraf produktivitas petani dianggap masih rendah. Karena itu, Peleburan program pemerintah dibutuhkan sejak dari ujung hingga pangkal sektor pertanian.

Bukti yang sampai sekarang masih berjalan ialah impor produk pertanian yang berakibat langsung pada kemerosotan pertanian Indonesia.

Baca Juga: 100 Hari Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, Prabowo Raih Kepuasan Publik Tertinggi

"Pemerintah mesti sangat serius untuk memikirkan program yang bisa menyejahterakan petani. Perlu dikaji lebih serius terkait program subsidi pasca panen (subsidi harga).

"Hal ini menjadi penting, untuk mengurai persoalan pasca panen. Kerap kali terjadi, ketika setiap petani panen, harga selalu jatuh. Ini mesti ditanggulangi," tutur Slamet.

Slamet pun mendukung pemerintah supaya menahan laju kegiatan impor. Impor tersebut harus dibatasi secara maksimal demi melindungi petani Indonesia.

Baca Juga: Presenter Prakiraan Cuaca Alami Pelecehan, BMKG Siap Proses Hukum

Halaman:

Editor: Tyas Siti Gantina

Sumber: DPR


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah