Program Vaksinasi Direncanakan Mulai November Mendatang, IDI: Jangan Tergesa-gesa

- 23 Oktober 2020, 08:00 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19.
Ilustrasi vaksin Covid-19. //Pixabay/geralt/



PR TASIKMALAYA - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) berharap pemerintah tidak tergesa-gesa dan benar-benar memastikan keamanan vaksin dengan sangat teliti sebelum melakukan vaksinasi pada warga negara Indonesia.

Berdasarkan surat PB IDI yang dikirimkan kepada Menteri Kesehatan yang dikutip dari laman Twitter resmi PB IDI Kamis, 22 Oktober 2020, pihak PB IDI menyatakan mengapresiasi dan berterima kasih terhadap langkah pemerintah dalam upaya pengadaan vaksin Covid-19 serta memprioritaskan pada tenaga medis untuk dapat divaksinasi sesuai ketentuan yang ada.

Meskipun demikian, PB IDI juga menyampaikan harapan tentang persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya.

Baca Juga: Kenali 3 Jenis Sariawan, Bisa Sembuh Sendiri Hingga Berjumlah Banyak

Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih yang menandatangani surat ditujukan pada Menteri Kesehatan tersebut memberikan keterangan. 

"Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa," katanya. 

Menurut IDI ada syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan yaitu vaksin yang akan digunakan sudah terbukti efektivitasnya, imunogenitasnya serta keamanannya dengan dibuktikan adanya hasil yang baik melalui uji klinik fase tiga
yang sudah dipublikasikan.

Ia mengungkapkan, saat ini uji coba vaksinasi Sinovac di Brazil sudah selesai dilaksanakan pada 9.000 relawan, namun hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15.000 relawan.

Baca Juga: Jadi Relawan Uji Coba Vaksin Covid-19, Pria ini Meninggal Dunia saat Uji Klinis Dilakukan

"Kita bisa melihat bahwa unsur kehati-hatian juga dilakukan negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase tiga. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program vaksinasi adalah sesuatu program penting namun tidak dapat dilakukan
dengan tergesa-gesa," ujar Daeng.

Selain itu Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga memperkenankan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dapat dilakukan melalui proses Emergency use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 dalam situasi pandemi.

Izin tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai otorisasi yaitu Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia.

Dalam melakukan atau menentukan hal ini, PB IDI amat meyakini bahwa BPOM tentu juga akan memperhatikan keamanan, efektivitas dan imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema EUA.

Baca Juga: Jelang Pengumuman Ibadah Haji dan Umrah, Kemenag Gelar Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji

"Kami yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya," katanya.

Selain itu IDI menilai perlu mempertimbangkan rekomendasi dari Indonesia and Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO).

"Pelaksanaan program vaskinasi memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif, termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat dan membangun jejaring untuk penanganan efek simpang vaksinasi. Keamanan dan efektifitas adalah yang utama selain juga kita semua ingin agar program ini berjalan lancar. PB IDI berharap agar program vaksinasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat," kata Daeng.

Dalam laman Twitternya, PB IDI juga mengungkapkan bahwa imbauan dan rekomendasi dari PAPDI dan PDPI juga menganjurkan pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dan berhati-hati dalam melakukan vaksinasi.

Baca Juga: Vaksin Covid-19 Dikaitkan dengan Politik Brasil, Ahli Epidemiologi: Jangan Sampai Hentikan Proses

Diketahui sebelumnya, pemerintah telah merencanakan program vaksinasi dengan dua jalur yaitu jalur umum untuk kalangan masyarakat yang mampu dan vaksin bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu secara finansial.

Bahkan diketahui pemerintah telah membuat perencanaan program prioritas vaksinasi untuk beberapa kelompok masyarakat.

Menurut informasi terakhir, pemerintah dikabarkan berencana melakukan program vaksinasi pada November mendatang.***

Editor: Rahmi Nurlatifah

Sumber: Twitter RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x