Kecewa Tak Diterima Jokowi saat Aksi Tolak Omnibus Law, Buruh Minta Presiden Evaluasi Menterinya

"Kami itu berharap untuk diterima presiden. Kan semua juga kalau presiden mendengarkan bisa langsung kan. Ya kalau masalah puas jelas kami tidak puas," kata Ketum FSP LEM SPSI, Arif Minardi usai mediasi.

Dalam pertemuan mediasi itu, ia menyebutkan, hanya menyampaikan surat soal permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar UU Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan.

Baca Juga: Program Link and Match, Bentuk Dukungan Kemenperin Genjot SDM Industri Farmasi

"Kita sampaikan kepada presiden intinya bahwa UU Cipta Kerja acara prosedur cacat. Menurut pakar prosedur itu jantungnya hukum, menurut teori itu jantungnya hukum prosedur itu. Sehingga jika prosedurnya tidak benar ya substansinya akan bermasalah. Terbukti kan kita lihat ada halaman-halaman berubah ubah," ungkapnya.

Selain itu, Arif juga menyampaikan agar para menteri atau pembantu presiden dievaluasi kinerjanya. Ia mengatakan, para menteri bekerja tidak sesuai perundang-undangan dan hanya membuat gaduh.

Pihak KSP kata Arif, berjanji akan meneruskan aspirasi yang disampaikan buruh tersebut kepada Jokowi. Sementara ketika ditanya soal kemungkinan mengajukan uji materi atau Judicial Review ke Mahkamah Kontitusi, Arif mengatakan, itu keputusan terakhir.

"Ya mereka akan menyampaikan kepada presiden," tandasnya.

Baca Juga: Pewaris Grup Samsung Jay Y. Lee Diduga Lakukan Manipulasi Saham, Pengacara: Dakwaan Tidak Adil

Presiden Jokowi tak bisa menemui langsung massa buruh lantaran saat ini tengah berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka kunjungan kerja. Kepala Negara bakal meresmikan pabrik gula hingga Jembatan Teluk Kendari.

Bersama rombongan terbatas, Kepala Negara lepas landas menuju Kabupaten Konawe Selatan dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.