Network
PR TASIKMALAYA - Berbeda halnya dengan daerah lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Polda Jawa Tengah (Jateng) menyelesaikan persoalan demo penolakan Undang Undang Cipta Kerja, justru dengan memberikan ruang demokrasi dan aspirasi.
Hal itu dilakukan dengan cara mendeklarasikan cinta damai dan menolak segala bentuk aksi anarkis yang dihadiri tokoh-tokoh ormas se-Jawa Tengah dan perwakilan BEM se-Jawa Tengah di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Senin 19 Oktober 2020.
Selain itu, deklarasi juga dihadiri Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari, Irwasda Polda Jateng Kombes Pol Mashudi, Para PJU Polda Jateng, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Rektor Undip, Prof Yos Yohan Utama.
Baca Juga: 4 Game Online Ini Cocok Dimainkan Ketika Sedang Bosan di Rumah Karena Pandemi
Kapolda Jateng, Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi mengatakan deklarasi ini dilakukan untuk menyikapi aksi unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah yang diduga disusupi oleh provokator yang tidak bertanggung jawab yang membuat aksi unjuk rasa menjadi anarkis dan berakibat rusaknya fasilitas umum.
Kapolda menuturkan jika daya tangkal masyarakat terhadap provokasi-provokasi rendah maka akan mudah digerakkan pada aksi yang merugikan masyarakat sendiri.
"Kalau masyarakat daya tangkalnya rendah nanti akan mudah terprovokasi dan mudah digerakkan pada akasi massa yang berujung anarkis dan merugikan," katanya.
Baca Juga: Viral Pemuda Ngakak Saat Mobilnya Ditarik TNI, Fadli Zon: Saya Terganggu, Mereka Melayani Siapa?
Ganjar pun tidak melarang orang menyampaikan aspirasinya tapi di masa Pandemi Covid-19 ini harus bisa dibatasi agar tidak ada penularan baru. Serta dalam menyampaikan aspirasinya tidak ada yang terluka atau dirugikan.
