Balitsa Lembang Belum Penuhi Kebutuhan Bibit Masyarkat, Komisi IV DPR: Buat Apa ada Litbang

- 15 Oktober 2020, 18:52 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi /DPR RI

PR TASIKMALAYA – Dalam kunjungan kerja ke Balai Penelitian Tanaman Sayur (Balitsa) Kementerian Pertanian di Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti masalah penyediaan bibit bagi masyarakat.

Dimana penyediaan bibit yang seharusnya bisa disediakan oleh Litbang, ternyata masih mengandalkan pihak ketiga.

Sehingga, fungsi dari Balitsa ini belum sepenuhnya berjalan.

Baca Juga: Pertolongan Pertama Atasi Sariawan pada Bayi dan Anak-anak, Bisa Gunakan Aloe Vera

Diantara fungsi Balitsa yang paling utama yaitu menyiapkan benih untuk pengembangan dunia pertanian.

“Menurut saya ini ada kelucuan,” ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dikutip Tasikmalaya.Pikiran-Rakyat.com dalam laman DPR RI.

“Satu sisi punya Litbang, tapi kalau untuk memberi bantuan bibit ke masyarakat kita beli lagi ke pihak ketiga. Artinya, buat apa ada Litbang kalau kemudian bibit jagung, kambing, ayam, masih beli lagi keluar,” lanjut Dedi.

Apabila kondisinya seperti itu, ia menyarankan swasta yang menyelenggarakan sehingga nanti tinggal membeli saja.

Baca Juga: Naskah Final Omnibus Law 'Berubah', Wakil Baleg DPR: Yang Tak Sesuai Kesepakatan Panja Diperbaiki

“Mari mindset-nya mulai sekarang kita ubah,” tambahnya.

Jika mindset ini diubah, tentu akan memberikan efisiensi anggaran di Kementan.

Ke depan, pihaknya ingin mendorong pengembangan badan penelitian ini dengan satu komitmen harus memenuhi kebutuhan benih untuk masyarakat.

Baca Juga: Indonesia Jadi Tuan Rumah GPDRR, Jokowi: Momentum Promosi Pariwisata Indonesia

Dengan begitu, lanjut Dedi, jumlah area lahan Balitsa ini diperluas, tentu dapat berimplikasi peningkatan jumlah orang-orang yang dipekerjakan.

Selanjutnya, mantan Bupati Purwakarta ini menuturkan, regulasi perputaran uang di masyarakat harus terus berjalan, karena akan mengamankan perekonomian masyarakat.

“Bagi masyarakat Lembang bekerja mendapat upah Rp60.000 sampai Rp80.000 per hari itu sangat berarti. Kenapa? Karena kebanyakan yang bisa dikerjakan masyarakat di sini seperti mencangkul, babat, dan merawat tanaman, selain itu mereka mau dapat dari mana?” tanya Dedi.

Baca Juga: Siapkan Simulasi Pembelajaran Tatap Muka, Dikdin Madiun Sebar Kuesioner

“Ketika harga cabe, tomat, dan lainnya jatuh, masih ada areal bergerak untuk ditanami oleh masyarakat. Karena, kami paham bahwa dari sekian puluh areal ini punya perorangan,” lanjutnya.

Namun, Ia mengatakan bahwa yang menjadi permasalahan di area pertanian holtikultura yaitu apabila harga pertanian jatuh.

“Kalau harga pertanian jatuh, mau simpan dimana (hasil panennya)? Seandainya pertanian seperti padi kan masih bisa disimpan dalam waktu yang lama,” analisa politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Menurut Dedi, Balitsa harus bekerjasama dengan dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota.

Baca Juga: 4 Tips Aman Berkendara Agar Terhindar dari Covid-19

Sehingga seluruh produktifitasnya memiliki implikasi terhadap penyebaran dan pertumbuhan dunia pertanian serta peternakan bagi masyarakat, bukan hanya bangga terhadap hasil penelitian.***

Editor: Tita Salsabila

Sumber: DPR RI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x