Network
PR TASIKMALAYA – Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mendukung kelestarian lingkungan, sisi pariwisata pun perlu dikembangkan.
Hal itu akan berpengaruh pada PEN dengan cara menjaga kelestarian lingkungan serta budaya lokal dan HAM.
Termasuk kehidupan ekonomi masyarakat di daerah wisata, Indonesia ingin menjadi pelopor dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Dinilai Berbahaya, FH UGM: Bertentangan dengan Arus Global
Sehubungan dengan ditandatanganinya UN – WTO (World Tourism Organization) Framework Convention on Tourism Ethics (UNWTO FCTE) di Spanyol, pada akhir pekan.
Dubes Hermono mengatakan, Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani UNWTO FCTE atau konvensi kerangka kerja etika pariwisata.
Dubes Hermono mewakili Pemerintah Indonesia dalam menandatangani UNWTO FCTE yang merupakan konvensi internasional untuk mempromosikan pariwisata yang adil, inklusif, dan transparan.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Tasikmalaya, 7 Oktober 2020: akan Cerah Berawan Sepanjang Hari
Dikatakannya, penandatanganan konvensi merupakan langkah signifikan menuju ratifikasi konvensi, yang diadopsi pada Sidang Umum UNWTO ke-23 pada September tahun lalu di St Petersburg, Rusia.
Hermono meyebut, konvensi dilakukan agar pengembangan pariwisata dunia tetap memperhatikan kode etik sebagaimana diatur dalam konvensi.
“Ini juga penting untuk menepis pandangan negatif bahwa sektor pariwisata dapat merusak lingkungan dan budaya lokal akibat derasnya nilai-nilai asing yang dibawa wisatawan mancanegara,” kata Duber Hermono dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
Baca Juga: Kampus Merdeka dari Kemendikbud, Upayakan Lulusan Sarjana dengan Kompetensi Daya Saing di Masa Depan
Hermono mengaku, alasan Indonesia menganggap penting agar konvensi tersebut segera dilaksanakan karena untuk entry into force perlu minimal 10 negara yang menandatangani.
Komitmen Indonesia yang kuat ini juga sebagai tanggung jawab moral karena Indonesia terlibat aktif dalam perumusan konvensi.
“Hal ini yang menjadi salah satu alasan kenapa Indonesia berinisiatif sebagai negara pertama yang menandatangani konvensi dengan harapan dapat segera diikuti oleh negara anggota UNWTO lainnya,” ujar Dubes.
Baca Juga: Menko UKM Minta KPK Kawal Penyaluran Bantuan Presiden
Indonesia telah membuktikan komitmennya untuk menegakkan prinsip-prinsip etika tertinggi dalam mengembangkan sektor pariwisata Indonesia.
Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Madrid Svetlana Prasasthi mengatakan, acara penandatanganan konvensi dihadir Executive Director UNWTO, Manuel Butler, Deputy Director for Asia and the Pacic, UNWTO Harry Hwang dan Legal Counsel, UNWTO, Alicia Gomez.
Svetlana A. Prasasthi mengatakan, penandatanganan dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol covid-19 yang sangat ketat, hanya terdapat enam orang di dalam gedung kantor UNWTO mengikuti peraturan dari Pemerintah Regional Madrid.
Baca Juga: Pulau Jawa Diprediksi Diguyur Hujan hingga Februari 2021
Dengan menandatangani konvensi tersebut, Indonesia telah membuktikan komitmennya untuk menegakkan prinsip-prinsip etika tertinggi dalam mengembangkan sektor pariwisata Indonesia.
Selama ini, Indonesia juga telah memainkan peran penting dalam penyusunan konvensi tersebut. Mantan Menteri Pariwisata RI, I Gede Ardika, merupakan anggota World Committee on Tourism Ethics 2018 – 2021.
Berperan langsung dalam transformasi Global Code of Ethics in Tourism menjadi instrumen hukum yang mengikat secara internasional.
Baca Juga: Kampus Merdeka dari Kemendikbud, Upayakan Lulusan Sarjana dengan Kompetensi Daya Saing di Masa Depan
Indonesia menjadi negara anggota UNWTO sejak tahun 1975, dan saat ini sedang bekerja sama dengan organisasi PBB itu untuk pembukaan kembali pariwisata Indonesia bagi wisatawan mancanegara pasca-pandemi covid-19.
Penandatanganan UNWTO FCTE menjadi salah satu komitmen terakhir Dubes Hermono di Spanyol sebelum memulai penugasan selanjutnya di Malaysia.***
