Network
PR TASIKMALAYA – Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar, meminta agar tes cepat, tes usap, dan vaksin Covid-19 diberikan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Hal itu disebabkan karena penurunan harga belum terjadi signifikan bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19.
“Sejak awal saya mengatakan berkali-kali rapid tes, tes swab, vaksin Covid-19 digratiskan bagi masyarakat kurang mampu, sebagai bukti negara hadir dan amanat konstitusi,” ujarnya.
Baca Juga: Kemenkes Patok Harga PCR Rp 900 Ribu, PT Indofarma Beri Harga Lebih Murah
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat Dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Direktur Utama PT Kimia Farma, Direktur Utama PT Indofarma, dan Direktur Utama PT Phapros, di Gedung DPR Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.
Marwan menegaskan, pemberian gratis sesuai dengan keinginan Menteri BUMN Erick Thohir bagi peserta BPJS Kesehatan, hal tersebut sebagai bukti negara hadir di tengah-tengah masyarakat.
“Intinya, rapid tes, swab tes, dan vaksin itu digratiskan kepada masyarakat yang tidak mampu, bukan hanya menekan harga. Menurut saya, penurunan harga swab tes menjadi 900 ribu itu belum signifikan dan masih tinggi,” lanjutnya.
Baca Juga: Naik SUV Hitam, Donald Trump Sapa Pendukung saat Masih Positif Covid-19
Menurutnya, pemerintah tidak hanya menggunakan data BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan swab tes, rapid tes, dan vaksin gratis.
Marwan menambahkan, dana Kemenkes yang belum terserap dapat dialihkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
“Dana Kementerian Kesehatan yang melimpah, dan belum terserap semua bisa di switch dengan farmasi kita, tidak hanya menekan tetapi juga menggratiskan kepada masyarakat kita yang tidak mampu. Saya sudah berkali-kali untuk meminta gratis,” tambahnya.
Baca Juga: 8 Tips Agar Selalu Bahagia saat Pandemi Covid-19, Salah Satunya Berjemur
Selain itu, dana tersebut bisa digunakan untuk subsidi mobil laboratorium untuk menyalurkan obat-obatan kepada masyarakat di sejumlah daerah, apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
“Dan juga mensubsidi mobil laboratorium kita, supaya masyarakat di daerah-daerah bisa dengan cepat mendapat bantuan obat-obatan. Supaya lebih cepat memberikan masyarakat kita di daerah, termasuk jelang Pilkada 2020,” jelasnya.
Marwan mengatakan, kesepakatan BPKP dan Kemenkes itu harus disosialisasikan kepada masyarakat di seluruh daerah, sehingga hal tersebut tidak hanya wacana di tengah-tengah masyarakat.
Baca Juga: Garam Rakyat Bakal Dapat Sentuhan Teknologi dari Pemerintah
“Harus segera ditandatangani dan diumumkan, sehingga tidak hanya wacana. Harus dikawal di lapangan, termasuk di rumah sakit di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Berkaitan dengan vaksin, Marwan meminta agar platformnya harus cocok dengan masyarakat Indonesia, dengan kondisi tubuh sesuai dan cocok dengan segregasi etnik masyarakat Indonesia.
Selain itu, Marwan meminta agar Indonesia mengurangi impor bahan baku obat-obatan dari luar negeri, karena impor bahan baku obat-obatan yang justru membuat harga tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat.***
