Network
PR TASIKMALAYA - Salah satu cara meyakinkan pemilih dalam kontestasi Pemilu adalah dengan memberikan janji pada kesempatan kampanye. Seperti yang kini kembali dinyatakan oleh calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Saat dirinya melakukan pertemuan dengan kelompok pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), Provinsi Banten, dia memberikan janji jika kelak terpilih, akan memberikan kenaikan tunjangan pensiun ASN.
Dalam pernyataannya, Ketua Umum PKB tersebut menyebut bahwa untuk mencapai kesejahteraan pensiunan ASN, perlu adanya perencanaan matang selama bertahun-tahun. Sehingga kenaikan tunjangannya pun juga tidak hanya direncanakan dalam satu momentum saja.
“Pensiunan ini harus direncanakan selama target-target puluhan tahun, bukan lima tahun sekali. Sehingga pensiunan ini harus direncanakan kesejahteraannya,” kata Cak Imin menjelaskan sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara, Jumat, 2 Februari 2024.
Baca Juga: Tersiar Rumor Suasana Kabinet Tidak Nyaman, Jokowi: Tidak Perlu Dibesarkan
Lebih lanjut, politisi berusia 57 tahun tersebut menyebut bahwa hal ini nantinya akan berpengaruh bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebab tahapan kesejahteraan pensiunan perlu ditingkatkan.
Oleh karena itu, dengan tegas dia menyatakan bahwa tunjangan pensiunan harus dilakukan secara bertahap. Tidak hanya pada perencanaannya, tetapi juga pelaksanaannya untuk kepentingan jaminan kesejahteraan di masa tua.
“Maka dari itu, harus ada kenaikan tunjangan pensiunan secara simultan bertahap tiap tahun. Sehingga ketika pada masa tua mereka masih punya jaminan kesejahteraan,” katanya menambahkan.
Baca Juga: Potongan Gambar Baru Pemain Squid Game Season 2: Lee Jung Jae dan Gong Yoo Bersekutu?
Selain itu, Cak Imin juga menjelaskan terkait tujuan perubahan yang diusung dalam mencapai perbaikan reformasi dan demokrasi di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah otonomi daerah.
Keterlibatan atas hak rakyat dalam menjalankan prosesnya juga menjadi salah satu yang perlu dilakukan menurutnya. Dengan demikian, dia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat berlaku secara nyata.
“Di mana di awal, ada tiga hal. Pertama, otonomi daerah, kedua, melibatkan proses hak rakyat, dalam hal ini pemilihan langsung keterwakilan langsung itu produk reformasi, ketiga, ini negara hukum, bukan negara kekuasaan,” katanya menambahkan.***
