Network
PR TASIKMALAYA – Menanggapi usulan Ahok agar Kementerian BUMN dibubarkan, Arya Sinulingga selaku Staf Khusus Menteri BUMN menilai Ahok kurang ngopi-ngopi atau bertemu dengan direksi Pertamina terkait kebijakan direksi.
Ia mengatakan kalau Ahok memang memiliki kewenangan untuk mengawasi direksi Pertamina secara langsung, namun bukan berarti setiap persoalan harus diumbar ke publik.
“Kita berharap beliau kenceng ke dalam. Kalau gitu perlu ngopi-ngopi, mungkin jarang bertemu, jadinya komunikasi internal kurang,” ujar Arya dalam dialog PRO-3 RRI Kamis, 17 September 2020.
Baca Juga: Imbau Kerja Sama dengan Negara Lain, Sri Mulyani: Reformasi Perpajakan Tak Bisa Dilakukan Sendiri
Terkait proyek atau hutang, tidak biasa tanpa ada persetujuan komisaris. Jika di dalam audit terdapat kejanggalan, maka dapat dihentikan. Apalagi proyek-proyek strategis di bawah kepemimpinan komisaris.
Arya mengungkapkan, pihaknya setiap awal bulan selalu mengadakan rapat khusus dengan Komisaris Utama dan Direksi Pertamina terkait kebijakan strategis, dan membahas juga persoalan lainnya.
“Setiap bulan kami membuka komunikasi dengan komisaris utama dan direktur utama, bahkan ada ruang khusus untuk membahas berbagai kebijakan strategis. Jadi kami harapkan Pak Ahok bisa berkomunikasi dengan baik dengan para direksi. Bila ada masalah, ya selesaikan dalam rapat internal,” ujarnya, dikutip dari situs RRI.
Baca Juga: Kampanye ‘Semua Rp1’ ShopeePay Dorong Adopsi Transaksi Contactless dengan Lebih dari 8 Juta Voucher
Arya juga menanggapi terkait usulan Ahok agar Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti menjadi super holding seperti di Singapura.
