Network
PR TASIKMALAYA - Beredar isu di masyarakat yang menuduh adanya pengaturan secara disengaja dalam melakukan pengundian nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres).
Bawaslu dengan cepat menanggapi isu tersebut agar tidak semakin meluas. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Calon Masyarakat, dan Humas Bawaslu, Lolly Suhenti menjelaskan bahwa pihaknya tidak menemukan bukti adanya pengaturan.
"Dalam pengawasan Bawaslu, tidak ditemukan indikasi pengaturan terhadap undian nomor urut presiden dan wakil presiden," kata Lolly menjelaskan, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari PMJ News.
Justru, tegas Lolly, hadirnya Bawaslu dalam acara pengundian nomor urut tersebut untuk melakukan pengawasan. Sebab dalam hal ini, lembaga tersebut memiliki kewenangan.
Baca Juga: Hadapi Senegal U-17, Timnas Jepang U-17 Akui Tak Mau Lakukan Hal Ini
"Dalam proses pengundian nomor urut itu kami hadir untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses pengundian tersebut berdasarkan kewenangannya," ucap Lolly.
Adapun terkait isu yang berkembang di masyarakat yang menyatakan bahwa terdapat kesamaan antara nomor urut hasil undian dengan nomor urut partai pengusung itu merupakan bagian dari prosedur yang dirancang secara langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Isu yang berkembang mengenai kesamaan nomor urut calon dengan nomor urut partai telah dilakukan sesuai dengan prosedur teknis yang telah dilakukan oleh KPU," katanya.
Pada Selasa, 14 November 2023, acara pengundian nomor urut Capres dan Cawapres dilakukan di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat. Adapun acara tersebut dilakukan dengan menggunakan format rapat pleno terbuka yang dipimpin oleh Ketua KPU, Hasyim Asy'ari.
