Network
Baca Juga: Mulai 14 November 2023, KPU Adakan Pengundian Nomor Urut Capres-Cawapres
"Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu, dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya," kata bacawapres itu.
Ia juga menghimbau kepada aparat keamanan TNI dan Polri, serta Aparatur Sipil Negara lainnya, termasuk di dalamnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar senantiasa memposisikan diri memegang prinsip netralitas. Sehingga Pemilu 2024 ini akan menjadi pesta demokrasi yang sehat, damai, dan bermartabat.
Menko Polhukam juga mengulang pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia bahwa dalam Pemilu 2024, Presiden bersikap netral. Sehingga kita harus mengikuti prinsip yang dipegang oleh Presiden.
Netralitas aparatur negara dalam Pemilu 2024 secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Selain itu, ia juga menghimbau kepada masyarkat untuk dapat mengikuti Pemilu 2024 secara tertib. Hal yang paling penting lainnya dalam pengelolaan informasi, yaitu agar tidak ada yang membuat berita bohong.***
