Network
Baca Juga: Profil Singkat Anwar Usman, Ketua MK yang Pimpin Sidang Uji Materi Batas Usia Capres dan Cawapres
Secara rinci, Jimly menyatakan bahwa Anwar telah melanggar berbagai prinsip etik dan perilaku hakim konstitusi. Di antaranya adalah pelanggaran Sapta Karsa Hutama sebagai prinsip ketidakberpihakan dan Prinsip Integritas.
Selain itu terdapat juga pelanggaran terhadap Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, sekaligus Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.
Adapun proses pemeriksaan Anwar Usman adalah satu-satunya yang terbanyak. Dirinya diperiksa oleh MKMK sebanyak dua kali. Hal itu disebabkan dirinya adalah yang paling banyak dilaporkan, yakni sebanyak 21 laporan.
Pelanggaran ini dimulai dari laporan yang datang dari terlapor atas nama Almas Tsaqibbirru Re A. yang merupakan seorang mahasiswa dari Surakarta, Jawa Tengah.
Baca Juga: Breaking News, Istri Ketua MK Anwar Usman Meninggal Dunia Karena Serangan Jantung
Laporan itu menuntut perubahan perkara pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu) tentang batas usia minimal Calon Wakil Presiden (Cawapres). Perubahan yang diminta adalah berusia minimal 35 tahun dari sebelumnya 40 tahun.
Putusan tersebut ditolak dalam segi batasan usia, namun ditambah dengan narasi lanjutan yang menyatakan bahwa minimal telah menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui Pemilu daerah, meskipun di bawah 40 tahun.
Hal itu menjadi kontroversi dan membuahkan banyak gugatan dan laporan atas dugaan pelanggaran etik pada Anwar Usman selaku Ketua MK yang melancarkan putusan tersebut.
Adapun penyebabnya adalah karena banyak pihak menilai bahwa putusan tersebut dianggap telah secara sengaja melancarkan keponakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka yang telah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta namun masih usia di bawah 40 tahun untuk menjadi Cawapres pendamping Prabowo Subianto.***
