Network
PR TASIKMALAYA - Telah digelar rapat di Ruang Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta dibuka oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.
Dalam rapat paripurna ini, ada penyampaian penjelasan gubernur terhadap Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian Pengembangan Islam Jakarta.
Serta Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah, juga Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya.
Baca Juga: Satpol PP Jadi 'Mimpi Buruk' Manusia Silver, Dianggap Ganggu Ketertiban Umum
Rapat Paripurna diakhiri dengan penyampaian hasil reses kedua pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020.
Namun usai rapat tersebut, Mayoritas fraksi dalam rapat paripurna DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menolak laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya.
Beberapa fraksi seperti PAN, Golkar, Nasdem, dan PSI mengajukan interupsi yang mayoritas menolak Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (P2APBD) tersebut.
Baca Juga: Deklarasi KAMI di Jawa Barat Ditolak, Gatot Nurmantyo: Saya Tersenyum 100 Kali
Mereka menolak hal itu dikarenakan mereka menilai tidak adanya transparansi dalam laporan tersebut.
