Network
PR TASIKMALAYA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana akan segera dibahas oleh DPR RI dalam beberapa pekan ke depan.
"Sekarang (RUU Perampasan Aset) sudah masuk ke DPR, inSya-Allah dalam beberapa minggu ke depan akan dibahas di DPR," ujar Mahfud MD ketika menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah DIY Triwulan I Tahun Anggaran 2-23, di Gedhong Pracismasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa, 16 Mei 2023, seperti dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
Berdasarkan pernyataan di atas, maka saat ini pelaksanaan pembahasan RUU tersebut telah diserahkan kepada pihak DPR untuk dilakukan pembahasan.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Mahfud MD, bahwa RUU Perampasan Aset memiliki tujuan agar tindakan penggelapan dana dan kekayaan negara tidak mudah lagi dilakukan.
Oleh karenanya, ketika RUU Perampasan Aset telah disahkan menjadi Undang-Undang, Mahfud MD memiliki keyakinan bahwa para koruptor akan kesulitan dalam mengalihkan harta hasil tindakan pidananya kepada orang lain.
Kekuatan dari RUU ini salah satunya adalah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, korupsi, perdagangan orang, narkoba, dan terorisme dapat dilakukan perampasan asetnya dengan tanpa menunggu putusan pengadilan.
"Orang yang diduga melakukan tindakan pidana meskipun belum ada putusan pengadilan asetnya bisa dirampas asalkan ada bukti pendahuluan yang cukup," ujar Mahfud MD.
