Network
PR TASIKMALAYA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu telah menanda tangani Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Dalam perpres tersebut, Jokowi secara resmi membubarkan 18 lembaga maupun komite yang mayoritasnya dibentuk di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Tak berhenti disitu ternyata rencana pembubaran lembaga jilid II tengah dipersiapkan.
Baca Juga: Jaksa Diduga Bertemu dengan Djoko Tjandra, MAKI: Dia Harusnya Diberhentikan secara Tidak Hormat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo.
Ia secara terang-terangan memberikan isyarat, bahwa rencana pembubaran lembaga akan kembali dilakukan.
Namun saat ini, pemerintah masih menginventarisir lembaga yang siap dibubarkan.
Baca Juga: Sedang Dilacak Polisi, Seorang Pengemudi Terlihat Seret Anjingnya dari Mobil yang Tengah Berjalan
"Sekarang Kementerian PAN & RB dan Sekretariat Negara sedang mempersiapkan, menginventarisir beberapa lembaga yang dibentuk melalui UU maupun non UU yang berpotensi untuk kita hapuskan," kata Tjahjo, Selasa 28 Juli 2020.
Lembaga maupun badan negara yang akan dibubarkan, ialah lembaga yang teridentifikasi tumpang tindih dengan lembaga lainnya dalam hal fungsi dan tugas.
"Dasar pengintegrasian ini ada keterkaitan dengan tugas dan fungsi dengan K/L lainnnya yang berpotensi tumpang tindih," ujarnya, dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs RRI.
Baca Juga: Pertanyakan Hasil Penyelidikan Editor Metro TV, Ahli Kriminolog: Kesimpulan Depresi Gimana Dapetnya?
Ia memberikan contoh Badan Pengelola Candi Borobudur atas masalah tersebut.
Menurutnya, Candi Borobudur saat ini dikelola oleh hampir empat perusahaan pelat merah selain pemerintah provinsi Jawa Tengah.
"Ini bentuk yang ingin kita efektifkan, efisienkan, pendekatan utama bukan aspek anggaran tapi membangun birokrasi yang tepat untuk ambil keputusan," ujar Tjahjo.***
