Network
PR TASIKMALAYA - Komisi III DPR RI menggelar audiensi soal Edy Mulyadi, bersama perwakilan masyarakat Kalimantan yang tergabung dalam Aliansi Borneo Bersatu.
Gelaran audiensi soal Edy Mulyadi bersama warga Kalimantan, disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI, Irjen Pol (Purn) Safaruddin pada Kamis, 27 Januari 2022.
Anggota Komisi III DPR Safaruddin mengungkapkan, audiensi digelar untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kalimantan.
Komisi III DPR diketahui juga akan meneruskan aspirasi warga Kalimantan, pada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca Juga: Attack on Titan: Apakah Porco Galliard sang Jaw Titan Tewas dalam Perang Besar di Pulau Paradis?
"Kami sebagai wakil rakyat di Komisi III DPR, akan menyampaikan aspirasi masyarakat Kalimantan, pada Kapolri untuk ditindak lanjuti," ucap Safaruddin seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
Menurut anggota Komisi III DPR Safaruddin, Polri harus menindak tegas Edy Mulyadi terkait ucapannya mengenai Kalimantan.
Komisi III DPR menggelar audiensi terkait pernyataan Edy Mulyadi, yang dianggap melecehkan masyarakat Kalimantan hingga viral di media sosial.
"Proses hukum memang paling tepat diambil, untuk menindak tegas penyataan Edy Mulyadi," lanjut anggota Komisi III DPR, Safaruddin.
Baca Juga: Ferry Koto Sebut Argumen PKS dan Edy Mulyadi yang Menolak IKN Nusantara karena Hati Dipenuhi Benci
Safaruddin mengungkapkan, Edy Mulyadi telah menyinggung hati masyarakat Kalimantan, dan seharusnya tidak berucap seperti itu.
Menurut Safaruddin, Indonesia adalah negara hukum maka kasus Edy Mulyadi harus segera diambil Polri.
Selain itu, Polri harus segera mengambil tindakan pada Edy Mulyadi, agar masyarakat tidak bertindak masing-masing.
Sementara itu, perwakilan masyarakat Kalimantan 'Aliansi Borneo Bersatu' mengecam ucapan Edy Mulyadi.
Baca Juga: Park Seo Joon dan Han So Hee Dikonfirmasi Bintangi Drama Thriller, Gyeongseong Creature
Menurut Aliansi Borneo Bersatu, ucapan Edy Mulyadi sudah melecehkan masyarakat Kalimantan, karena menyebutnya sebagai tempat jin buang anak.
Aliansi Borneo Bersatu juga mendukung Polri menindak tegas, serta mendesak adanya sidang adat Dayak pada Edy Mulyadi.
Selain itu, Aliansi Borneo Bersatu meminta implementasi kebijakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, wajib melibatkan kelembagaan adat, serta putra atau putri Dayak.***
