Network
PR TASIKMALAYA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkap program percepatan penurunan stunting atau kekerdilan dengan anggaran Rp50 triliun bukan seremonial.
Moeldoko mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan terkait laju penurunan stunting dengan anggaran Rp50 triliun tersebut.
"Sesuai arahan bapak Presiden (Jokowi) laju penurunan stunting, per tahun minimal tiga persen,” ucap Moeldoko pada Selasa, 11 Januari 2022 seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
Menurut Moeldoko, program penurunan stunting harus dilakukan secara terpadu bukan seremonial menghabiskan anggaran Rp50 triliun.
Baca Juga: ARMY Menduga J-Hope BTS Akan Membawa Kembali Hope On The Street ke Instagram
“Membutuhkan langkah fokus, tepat sasaran serta terpadu, bukan seremonial untuk menghabiskan anggaran seperti sebelum-sebelumnya," lanjut Moeldoko.
Moeldoko mengatakan, program penurunan stunting dengan anggaran Rp50 triliun di bawah tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan BKKBN.
"Langkah ini diambil, karena sebelumnya percepatan penurunan stunting melibatkan 19 kementerian atau lembaga,” ujar Moeldoko.
Baca Juga: Sempat Disinggung Shin Tae Yong! Berikut Pengertian, Manfaat, hingga Tips Melakukan Weight Training
Sementara itu, Jokowi menilai program penurunan stunting tersebut tidak efektif dan akan disenderhanakan.
“Ini yang dinilai bapak Presiden (Jokowi) tidak efektif, sehingga ke depan lebih disederhanakan," lanjutnya.
Percepatan penurunan stunting juga harus memanfaatkan program Satu Data Indonesia, agar intervensi pada wilayah dengan prevalensi kekerdilan tinggi tepat sasaran.
Baca Juga: Perbedaan Kontras Lagu Comeback ENHYPEN Blessed Cursed dan Polaroid Love
"Jika ini dilakukan maksimal target penurunan stunting jadi 14 persen di 2024 bisa tercapai," kata Moeldoko.
Presiden Jokowi juga diminta memimpin garda terdepan dalam pencegahan stunting nasional di Indonesia.
"KSP juga meminta bapak Presiden memimpin Gerakan Nasional Posyandu Aktif, sebagai garda terdepan cegah stunting," ujar Moeldoko.
Baca Juga: Waspada! Luhut Binsar Panjaitan Sampaikan Kabar Mengejutkan Soal Penyebaran Omicron di Indonesia
Jokowi meminta program percepatan penurunan stunting bukan sekadar seremonial, seperti pemberian makanan tambahan (PTM) dan gizi yang selalu dilakukan di akhir tahun.
Moeldoko juga mengungkapkan sejumlah rekomendasi, dalam program percepatan penurunan stunting secara nasional.
Pemerintah pusat harus melakukan pendampingan teknis, barang serta dana, setidaknya bagi tiga provinsi dengan angka stunting tertinggi yaitu NTT, Sulawesi Barat dan Aceh.***
