Network
PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memberi denda sebesar Rp 100 Juta per konten kepada penyelenggara sistem elektronik yang menyiarkan konten pornografi pada platformnya.
Besaran denda itu juga berlaku untuk temuan konten negatif yang sebenarnya dapat ditangani secara otomatis oleh penyelenggara sistem elektronik, termasuk media sosial.
Aturan ini diambil berdasarkan PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Baca Juga: 9 Cara Mengatasi Insomnia, dari Jalan-jalan sampai Mandi Air Hangat
Peraturan ini diberlakukan pada Oktober 2020 atau satu tahun setelah PP 71 disahkan.
PP ini merupakan revisi dari PP PSTE nomor 82 tahun 2012, yang meminta penyelenggara sistem elektronik untuk lebih proaktif memblokir konten yang tidak sesuai dengan Peraturan di Indonesia.
Dituturkan oleh Head of Corporate Communication Google Indonesia, Jason Tedjasukmana pada Jumat malam, tanggal 20 Desember 2019 dalam acara "Google In Year Search 2019: Insight for Brands"
"Kami pasti mengikuti peraturan yang ada di sini. Kami juga merasa bertanggung jawab bahwa platform ini harus memiliki kualitas sebagus mungkin," ujar Jason.
Baca Juga: 5 Lagu BTS Paling Menarik bagi Penggemar K-popers
Ia juga mengatakan bahwa Google telah memiliki pedioman soal konten negatif, termasuk pornografi, pada platformnya.
Semua orang dapat melaoporkannya, baik itu di Youtube, Search, Maps, dan di mana-mana.
Untuk mengantisipasi adanya konten negatif, Jason mengatakan Google telah memiliki alat, serta tim khusus yang bekerja memantau konten.
Google memilki situs web Google Transparency Report dimana masyarakat dapat menagkses untuk mengetahui jumlah, berikut kjenis konten negatif, yang telah di take-down oleh Google.
Pemerintah sedang mensosialisasikan aturan baru tersebut kepada pelenggara sistem elektronik.
Juga akan adanya patroli siber untuk memantau apakah aturan mengenai konten sudah dijalankan oleh penyelenggara sistem elektronik.*** (Rahmi Nurlatifah/PR)
