Network
PR TASIKMALAYA – Mardani Ali Sera menilai tindakan Luhut Binsar Pandjaitan yang melakukan somasi pada Haris Azhar adalah salah kaprah.
Meskipun, Mardani Ali Sera juga setuju jika tidak ada larangan bagi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pejabat mengirim somasi untuk Haris Azhar sebagai rakyat.
Akan tetapi, Mardani Ali Sera menilai bahwa yang seharusnya melakukan somasi adalah Haris Azhar sebagai rakyat kepada pemerintah yang memang perlu diawasi.
Baca Juga: Lesti Kejora Diterpa Isu Hamil di Luar Nikah, Begini Tanggapan Ustad Maulana
Hal tersebut disampaikan Mardani Ali Sera dalam cuitan Twitter @MardaniAliSera pada Selasa, 31 Agustus 2021.
“Somasi mestinya dilakukan warga kepada pemerintah/pejabat publik,” ujar Mardani Ali Sera seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
“Karena merekalah yang perlu diawasi,” tambahnya.
Baca Juga: Celana Dalam Bekas Michael Jordan Dilelang Mulai Rp7 Juta, Minat Beli?
Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mardani Ali Sera menegaskan soal hak pejabat publik.
Langkah Luhut Binsar Pandjaitan melayangkan somasi kepada Haris Azhar memanglah tidak dilarang.
Hanya saja, jika melihat dari konstitusi maka tindakannya bisa disebut tidak beretika.
Baca Juga: Rizky Billar Mengaku Merasa Lelah Setelah Menikah dengan Lesti Kejora, Kenapa?
“Memang tidak ada larangan bagi pejabat untuk mensomasi masyarakatnya,” tulis Mardani Ali Sera.
“Tapi secara etika perbuatan, hal tersebut tidak sesuai dengan konstitusi,” tambahnya.
Sehingga, Mardani Ali Sera menyimpulkan jika Luhut Binsar Pandjaitan telah salah kaprah soal somasi terhadap Hari Azhar.
Seperti diketahui sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengirim somasi tidak hanya untuk Haris Azhar.
Tapi, juga untuk Kontras sebagai lembaga yang menaungi Haris Azhar sebagai aktivis Hak Asasi Manusia (HAM).
Luhut Binsar Pandjaitan merasa keberatan dengan konten YouTube Haris Azhar dengan judul “Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada”.
***
