Network
PR TASIKMALAYA – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Luqman Hakim memberikan tanggapan menohok kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Tanggapan Luqman Hakim tersebut berawal dari hilangnya nama KH Hasyim Asy'ari dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari Kamus Sejarah Indonesia.
Menurut Luqman Hakim, hilangnya nama KH Hasyim Asy'ari dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), bukan suatu kelalaian.
Baca Juga: Diduga Tunggak Biaya Sekolah, DPW PSI Jawa Barat Terima Aduan 60 Ijazah Siswa Ditahan
Luqman Hakim menduga, Kemendikbud telah disusupi oleh kekuatan yang kontra NKRI.
“Saya menduga, Kemendikbud telah disusupi kekuatan kontra NKRI,” ujarnya dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dalam PKB..
Luqman Hakim menjelaskan, kekuatan yang kontra NKRI tersebut bertujuan untuk memecah belah bangsa Indonesia.
Baca Juga: Amanda Manopo Kutip Al Quran Surat Al-Ma'arij Ayat 5, Berikut Isi Kandungan Suratnya
Bahkan, upaya untuk memecah belah Bangsa Indonesia tersebut dilakukan dengan cara mendiskriminasikan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat melalui penulisan sejarah, seperti halnya Nahdlatul Ulama (NU).
Meski Mendikbud Nadiem Makarim telah meminta maaf langsung kepada PBNU, Luqman Hakim mengatakan bahwa apa yang dilakukan Nadiem Makarim belum cukup melegakan.
Luqman Hakim mengatakan, bahwa keluarga besar NU kerap kali menjadi korban dari sejarah yang disusun dengan manipulatif.
Baca Juga: Spoiler Drakor Vincenzo Malam Ini, Vincenzo dan Penyewa Geumga Plaza Geruduk Babel Grup
Luqman Hakim lebih lanjut meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh di Kemendikbud.
Tujuannya agar Kemendikbud bersih dari kekuatan-kekuatan yang bertujuan untuk memecah belah bangsa Indonesia.
“Harus ditemukan pihak-pihak yang secara sengaja dan sistematis melakukan manipulasi dengan menghilangkan peran ulama dan organisasi Islam dalam sejarah bangsa,” tutur Luqman Hakim.
Luqman Hakim menambahkan, hendaknya kasus Kamus Sejarah Indonesia dijadikan momentum guna dilakukannya kembali peninjauan ulang kepada seluruh dokumen sejarah Indonesia.
“Proyek penelusuran sejarah ini akan menjadi salah satu legacy mulia dan berharga dari Presiden Jokowi, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh,” kata Luqman Hakim.
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim telah meminta maaf di hadapan PBNU Said Aqil Siradj.
Tujuan Nadiem Makarim menemui langsung Said Aqil Siradj, untuk meluruskan permasalahan yang berkaitan dengan Kamus Sejarah RI.
Khususnya terkait dengan hilangnya nama KH. Hasyim Asy'ari selaku pendiri NU.
“Jadi ini akan segera kami koreksi dan kami mohon maaf dengan segala ketidaknyamanannya,” ujar Nadiem Makarim.***
