Soal Isu Reshuffle Kabinet, Refly Harun: Presiden Juga Harus Mempertimbangkan Etika Politik

- 16 April 2021, 17:20 WIB
Refly Harun memberikan tanggapan soal reshuffle kabinet dan pandangannya soal munculnya nomenklatur kementerian baru..*
Refly Harun memberikan tanggapan soal reshuffle kabinet dan pandangannya soal munculnya nomenklatur kementerian baru..* /ANTARA//Indrianto Eko Suwarso/

PR TASIKMALAYA – Pengamat politik dan juga ahli hukum tata negara, Refly Harun memberikan pandangannya terkait munculnya nomenklatur kementerian yang baru.

Kementerian yang dimaksud Refly Harun adalah Kementerian Investasi yang hadir untuk menggantikan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) yang dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Dilansir Tasikmalaya.Pikiran-Rakyat.com dari tayangan YouTube Refly Harun yang diunggah pada Jumat 16 April 2021, Refly Harun juga membicarakan tentang isu reshuffle kabinet yang santer berhembus akhir-akhir ini.

Baca Juga: Mamah Dedeh Ungkap 3 Ciri Wanita Terbaik dan Calon Penghuni Surga, Salah Satunya Taat pada Suami

Isu reshuffle itu mengantarkan dua nama potensial yang diperkirakan bisa ikut bergabung dengan pemerintahan saat ini, mereka adalah Yusril Ihza Mahendra dan juga Jimly Asshidiqie.

Keduanya diperkirakan bisa menggantikan menteri di pos masing-masing, yakni Yusril menggantikan Pratikno di Kementerian Sekretariat Negara, dan Jimly bisa dipasang menggantikan Nadiem Makarim di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Reshuffle adalah hak prerogatif dari presiden itu sendiri, tentunya presiden juga harus mempertimbangkan etika politik,” kata Refly Harun.

Baca Juga: Ikatan Cinta Malam Ini, 16 April 2021: Mama Rosa Ragu, Siapa Pembunuh Roy?

“Kedua, selama masih Undang-undang tentang Kementerian Negara tidak berubah, maka Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) tidak bisa menjadi menteri,” ucap Refly Harun.

Halaman:

Editor: Asri Sulistyowati


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x