Network
Pertama, adalah kasus Sjamsul Nursalim dan soal KPK yang menerbitkan SP3 untuk pertama kalinya.
Baca Juga: Bawa Bayinya, Seorang Perempuan Ledakan Bom Bunuh Diri di Tunisia
Jk diamanati, kritik apapun yg dilakukan pd pemerintah, DPR, MA, Pengadilan, Kepolisian & lembaga negara lainnya oleh sekelompok pihak yg mengaku opoisi, basisnya bkn pd esensi persoalan, tapi hanya karena Presidennya Jokowi.
Coba Presidennya Erdogan, akan dibela habis2an. Haha— Ferry Koto (@ferrykoto) April 5, 2021
Baca Juga: Diserbu Pasukan Keamanan, Seorang Perempuan Tunisia Ledakan Bom Bunuh Diri Bersama Bayinya
“Coba dilihat. Mahkamah Agung yang membuat keputusan bebas bagi SAT dalam kasus SKL Sjamsul Nursalim (SJN), yang disalahkan tetap Jokowi.
"Padahal itu keputusan lembaga Yudisial. Sama, kasus SP3 SJN, tetap juga Jokowi yang salah. Hahaha Gelap mata sekali,” tutur Ferry Koto.
Kedua, terkait minuman keras (miras) yang beberapa waktu lalu menjadi polemik di berbagai kalangan masyarakat karena Jokowi dianggap melegalkan miras.
“Soal Miras yang dibatasi Jokowi lewat Perppres, yang jelas-jelas hal yang jauh lebih baik dari UU yang membuka luas, tetap saja Jokowi disalahkan, dan bahkan difitnah melegalisasi MIRAS.
"Lihatlah betapa bahlulnya, jelas-jelas Miras itu sejak dulu legal, demi salahkan Jokowi mereka buat Hoaks. Haha,” tuturnya.
Ketiga adalah soal pajak pulsa dan token. Menurut Ferry Koto, harusnya oposisi mengapresiasi pemerintah bukan malah menyebarkan hoaks.
