Network
PR TASIKMALAYA- Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru-baru ini kembali membuat pernyataan terkait kisruh Demokrat pasca hasil KLB Deli Serdang ditolak pemerintah.
Dalam pernyataannya, AHY menuturkan bahwa pihak penyelenggara Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang yang seharusnya meminta maaf kepada Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, AHY pun menambahkan permintaan maaf tersebut tak hanya kepada Presiden Jokowi, melainkan juga kepada masyarakat, karena pihak Demokrat KLB telah membuat gaduh.
Baca Juga: Urai Kemacetan Arus Balik Libur Paskah, Polres Bogor Berlakukan Sistem One Way di Jalur Puncak
Seperti diketahui, pada Rabu, 31 Maret 2021, pemerintah secara resmi menolak pengesahan hasil KLB Deli Serdang yang berlangsung pada Jumat, 5 Maret 2021 lalu tersebut.
Putusan penolakan itu lantaran terdapat sejumlah berkas penting KLB yang tidak terpenuhi.
Sebagaimana diberitakan Mantrasukabumi.Pikiran-Rakyat.com dalam judul artikel "Pihak KLB Disebut Harus Minta Maaf pada Presiden Jokowi, AHY: Mereka yang Disana, Sudah Buat Gaduh", atas kerusuhan Demokrat selama beberapa waktu terakhir ini, AHY mengatakan bahwa pihak KLB semestinya meminta maaf.
Baca Juga: Minta Warganet Tidak Terus Bahas Pernikahan, Ernest Prakasa: Ini Lagi Ada Bencana Alam
AHY menyebut jika kubu KLB Deli Serdang telah mempertontonkan politik yang dianggapnya tidak berkeadaban kepada publik Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh AHY dalam kegiatan konsolidasi bersama pengurus Partai Demokrat se-Jawa Tengah di Kabupaten Semarang pada Minggu, 04 April 2021.
"Mereka yang di sana yang seharusnya minta maaf karena sudah membuat gaduh, karena sudah mempertontonkan politik yang tidak berkeadaban," kata AHY, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari Antaranews pada Senin, 05 April 2021.
Baca Juga: Kabar Gembira! Dapatkan BLT UMKM atau BPUM 2021, Berikut Cara dan Syaratnya
Selain itu, AHY juga menyampaikan bahwa pihak Partai Demokrat telah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah.
Seperti yang diketahui, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly telah mengambil keputusan untuk menolak pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Menanggapi keputusan pemerintah tersebut, AHY menilai negara sudah menegakkan hukum dengan seadil-adilnya.
Baca Juga: Simak Tips Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan di Tengah Pandemi Covid-19
AHY menyatakan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dirinya tidak pernah menuduh jika pimpinan negara ini ada kaitannya dengan polemik dualisme partai yang terjadi di dalam internal Partai Demokrat.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa tujuan mengirim surat kepada Presiden Jokowi saat polemik kudeta Partai Demokrat mencuat adalah untuk menjaga nama baik Presiden Jokowi.
"Justru sebaliknya, kami difitnah. Justru kami mengirim surat ke presiden karena ingin menjaga nama baik Kepala Negara agar jangan sampai dimanfaatkan," katanya.
Baca Juga: TERBATAS! Kode Redeem Free Fire 5 April 2021, Klaim Sebelum Kehabisan Kuota
Menurut AHY, jika Partai Demokrat diam saja dan tanpa meminta klarifikasi, dirinya menilai hal tersebut merupakan perbuatan yang buruk.
"Kami tidak pernah menuding siapa pun. Meminta negara agar adil dan objektif bukan merupakan kejahatan, bukan kesalahan," pungkasnya.***(Ilham Anugrah/Mantrasukabumi.Pikiran-Rakyat.com)
