Tuduhan Pemerintah Ikut dalam Kisruh Demokrat Terbantahkan, Pengamat: SBY-AHY Wajib Meminta Maaf ke Jokowi

- 4 April 2021, 13:30 WIB
Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung, Harits Hijrah Wicaksana menyarankan petinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).*
Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung, Harits Hijrah Wicaksana menyarankan petinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).* /Antara/

Baca Juga: Sebut Sulit Cegah Masyarakat Tak Mudik Lebaran, Arief Poyuono: Itu Sudah Jadi Kebutuhan Rohani di Hari Raya

Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa selain memohon maaf, AHY juga harus memberikan pernyataan bahwa tingkat demokrasi saat ini lebih dewasa dan lebih baik karena Pemerintah berada di koridor yang benar.

Di samping itu juga, demokrasi pada Pemerintahan Jokowi sangat baik dibandingkan era SBY. Sebab, kata dia, pada era Presiden SBY juga banyak KLB-KLB pada partai lain.

Menurutnya permohonan maaf itu, merupakan bentuk pendewasaan dan pendidikan politik terhadap publik.

Baca Juga: Lakukan Rangkaian Peninjauan Misa Hingga ke NTT, Kapolri Listyo Jamin Keamanan Hari Paskah

Karena AHY sebelumnya membangun narasi-narasi tendensius, juga menyatakan tingkat demokrasi menurun sampai Pemerintahan Jokowi zalim dengan mengintervensi Partai Demokrat.

Padahal, Harits Hijrah menyatakan bahwa Presiden Jokowi sendiri tidak mengetahui kekisruhan di tubuh Partai Demokrat itu.

“Semuanya itu terbukti setelah Kemenkumham menolak KLB Deli Serdang dan demokrasi lebih baik zaman Jokowi dibandingkan SBY,” kata Harits Hijrah.***(Nurul Khadijah/Pikiran-Rakyat.com)

Halaman:

Editor: Arman Muharam

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x