Ungkap Hambatan Normalisasi Sungai dan Pembebasan Lahan, Riza Patria: Ada Sengketa Tanah dan Gugat Menggugat

PR TASIKMALAYA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta telah mempersiapkan anggaran untuk menormalisasi sungai.

Anggaran sebesar Rp5 triliun itu akan digunakan hingga lima tahun ke depan, selain itu normalisasi sungai, juga untuk pembebasan lahan. 

Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari PMJ News, Riza Patria itu memberitahukan soal normalisasi sungai dan pembebasan lahan ini kepada wartawan pada hari Minggu, 7 Maret 2021, di Jakarta Timur.

 Baca Juga: Moeldoko Disorot Media Asing, Ricky Kurniawan: Perpolitikan di Indonesia Menjadi Hal Hina dan Menjijikan

Baca Juga: Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia sebut KLB Langgar Hukum, AHY: Mereka Pemilik Suara yang Sah

Dalam proses normalisasi sungai ini, kata Riza, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk persiapan anggaran pemasangan turap atau sheet pile.

Riza Patria berharap seluruh pembangunan turap-turap dapat mulai dijalankan tahun ini.

"Tugas menteri PUPR, kementerian, dukungan Pak Basuki dan lain-lain, membuat tanggul-tanggul sheet pile," katanya.

 Baca Juga: Bukan Kudeta atau Moeldoko, AHY Ungkap Masalah yang Paling Serius di Indonesia

Baca Juga: Ditawari Ambil Alih Demokrat dan Gulingkan AHY, Arief Poyuono: Gatot Nurmantyo Itu Tahu Balas Budi

"Mudah-mudahan tahun ini mulai dibangun kembali," imbuh Riza Patria.

Riza Patria juga mengungkapkan hambatan yang dialami Pemprov DKI Jakarta dalam pembebasan lahan dan normalisasi sungai, yaitu pemprov yang terhambat oleh persoalan sengketa tanah.

"Membebaskan lahan tuh banyak masalahnya, satu banyak yang bersengketa, masih di pengadilan," ujarnya pada hari Jumat, 5 Maret 2021, kemarin.

 Baca Juga: Mantan Timses Kongres Partai Demokrat di Bandung Kecewa, Marzuki Alie: Jika Tak Arogan KLB ini Tidak Terjadi

Baca Juga: Tanggapi Polemik KLB Partai Demokrat, Mardani Ali Sera: Jelas Melanggar Etika, Pelecehan Hukum!

"Ada yang menggugat dan sebagainya, ada yang intervensi, ke pengadilan terjadi gugat-menggugat," ungkapnya.

Menurut politikus Partai Gerindra itu, pembebasan lahan di ibu kota menelan biaya lebih besar daripada wilayah lainnya ketika Pemprov memiliki anggaran yang terbatas.

Ia menjelaskan bahwa pembebasan lahan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga Pemprov harus menganggarkan minimal Rp 5 triliun hingga tahun 2024.

 Baca Juga: World University Ranking Posisikan UGM Sebagai Universitas Terbaik Keempat di Asia Tenggara, Simak Rincianya

Baca Juga: Sebut KLB Moeldoko Gaya Lama Orba, Andi Mallarangeng Beberkan Peristiwa Terbentuknya PDIP Megawati

Biaya tersebut belum termasuk normalisasi dan yang lainnya.

"Itu artinya lebih dari 20 persen belanja modal," ujarnya.

Sementara itu, dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara, terkait normalisasi sungai, akan dilaksanakan di Sungai Ciliwung dan sungai-sungai yang lainnya.

 Baca Juga: Tegas Tolak KLB Demokrat Medan, KNPD Jawa Barat: Kita Bersedia Menjadi Barisan Terdepan Amankan AHY

Baca Juga: KSP Moeldoko Akui Pertemuan Direstui ‘Pak Lurah’, Andi Mallarangeng: Jangan-jangan Hanya Jual-jual Nama

"Normalisasi dilakukan, pemprov dapat tugas terkait normalisasi untuk melakukan pembebasan lahan," tutur Wagub pada hari Minggu, 4 Maret 2021.

"Bahkan kami anggarkan Rp5 triliun untuk pembebasan lahan, dan kami akan koordinasikan terus dengan berbagai stakeholder," lanjutnya.

Riza Patria menerangkan bahwa pemprov masih memerlukan dukungan, selain dari pemerintah pusat, juga dari DPR RI, guna menangani banjir di Jakarta.

Riza Patria mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kementrian PUPR, BWSCC, dan Komisi V DPR RI untuk memperkuat dan memacu anggaran bagi penanganan banjir di Jakarta, juga untuk pembangunan waduk.***