Network
PR TASIKMALAYA- Para ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat se-Indonesia yang berkumpul di Jakarta, Minggu, 7 Maret 2021 menyatakan sepakat bahwa kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021, melanggar hukum.
"Artinya, pertemuan itu ilegal dan inkonstitusional atau tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) sebagai dasar hukum Partai Demokrat," kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara, Minggu, 7 Maret 2021.
Lebih lanjut, AHY juga menegaskan bahwa kesepakatan tersebut didasarkan pada alasan ketua DPD dan DPC tidak pernah memberi mandat kepada siapapun untuk hadir dan memberi suara dalam KLB Partai Demokrat tersebut.
Baca Juga: Sebut KLB Moeldoko Gaya Lama Orba, Andi Mallarangeng Beberkan Peristiwa Terbentuknya PDIP Megawati
“Tadi saat Commander’s Call, kami sepakat ini adalah pelanggaran hukum, karena kami, ketua DPD, ketua DPC (dewan pimpinan cabang, Red) tidak pernah memberi mandat kepada siapa pun untuk hadir dan memberi suara,” imbuhnya.
Adapun, Commander’s Call merupakan istilah AHY untuk menyebut rapat konsolidasi, sekaligus apel siaga antara pucuk pimpinan pengurus pusat dan daerah yang diadakan secara langsung di kantor pusat Partai Demokrat, di Jalan Proklamasi No. 41, Jakarta.
AHY, saat membuka pertemuan dengan ketua DPC dari 514 kabupaten dan kota, mengingatkan kadernya untuk tidak terpedaya oleh fitnah dan kabar bohong yang menyebut bahwa KLB itu sah secara hukum.
Baca Juga: Tegas Tolak KLB Demokrat Medan, KNPD Jawa Barat: Kita Bersedia Menjadi Barisan Terdepan Amankan AHY
