Network
PR TASIKMALAYA- Sebagaimana diketahui, Peraturan Presiden (Perpres) yang baru-baru ini diterbikan terkait perizinian industri minuman keras (miras) Presiden Jokowi menuai pro kontra dikalangan masyarakat.
Pasalnya, Perpres yang diterbitkan Presiden Jokowi tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dalam UU Nomor 10 Tahun 2021 itu turut mengatur perihal izin investasi bagi industri miras.
Diketahui, Pepres Nomor 10 tahun 2021 terkait izin miras tersebut telah ditetapkan dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (menkumham) Yasonna Laoly pada 2 Februari 2021 lalu setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi.
Baca Juga: Peringatan 40 Hari Kepergian Syekh Ali Jaber, Terungkap Alasan sang Istri Tak Pernah Keluar Rumah
Perizinan ivestasi bagi industri miras itu sontak menuai tanggapan negatif dari berbagai kalangan, baik tokoh politik maupun agama.
Salah satu tokoh agama yang menentang Perpres yang mengatur perizinan industri miras tersebut yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) M Cholil Nafis.
Sebagaimana diberitakan prbandungraya.pikiran-rakyat.com dengan judul "Presiden Jokowi Izinkan Investasi Miras, Ketua MUI: Mudaratnya Bagi Umat", Cholil Nafis memaparkan bahwa Perpres yang memuat investasi miras ini dapat menjadi pembuka industri miras.
Pembukaan industri miras, menurut Cholil, sebenarnya dapat memberikan keuntungan pada pihak-pihak tertentu.
