Network
PR TASIKMALAYA – Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti setuju dengan gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait revisi UU ITE.
Menurut Abdul Mu’ti beberapa pasal dalam UU ITE tumpang tindih dengan UU lain.
Selain itu, Abdul Mu’ti menilai UU ITE dijadikan alat politik kekuasaan oleh beberapa kelompok kepentingan.
Baca Juga: Jokowi Targetkan Vaksin Covid-19 Merah Putih akan Diproduksi Akhir Tahun 2021
Terkait UU ITE tersebut, Abdul Mu’ti menyampaikannya melalui cuitan di akun Twitter miliknya pada Selasa, 16 Februari 2021.
“Saya Setuju dengan gagasan Presiden untuk merevisi UU ITE yang sebenarnya sejak awal ditentang oleh berbagai kalangan,” cuit Abdul Mu’ti, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Twitter @Abe_Mukti.
“Beberapa pasal dalam UU ITE tumpang tindih dengan UU lain. Dalam pelaksanaan UU ITE dijadikan alat politik-kekuasaan oleh berbagai kelompok kepentingan,” sambungnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Umumkan Profil 5 Dewan Direksi LPI, Salah Satunya Anak Sastrawan Ternama Indonesia
Meskipun merevisi UU ITE pada tahun ini bukan lah merupakan program legislasi nasional (prolegnas) 2021.
