Tanggapi Wacana Revisi UU ITE, Hidayat Nur Wahid: Agar Tidak Makin Banyak Korban Praktik Hukum Tak Adil

PR TASIKMALAYA – Hidayat Nur Wahid (HNW) menanggapi wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekteronik (UU ITE).

Hidayat Nur Wahid menanggapi juga pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bahwa pasal karet UU ITE kerap digunakan untuk mengkriminalisasi.

Menurut Hidayat Nur Wahid sudah saatnya untuk merevisi UU ITE agar tidak semakin banyak korban dari praktik hukum yang tidak adil.

Baca Juga: Tanggapi Soal UU ITE, Presiden Jokowi: Saya Perintahkan Kapolri Lebih Selektif Sikapi dan Terima Laporan

Hal ini disampaikan Hidayat Nur Wahid dalam cuitan Twitter @hnurwahid pada Selasa, 16 Februari 2021.

“Nah bila memang demikian, sudah seharusnya bila pasal-pasal karet itu segera direvisi,” tulis Hidayat Nur Wahid seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Twitter @hnurwahid

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan bahwa Kapolri telah mendapat tuntutan dari banyak pihak dan kini menjadi permintaan Presiden Jokowi.

“Sebagaimana tuntutan banyak pihak, dan akhirnya jadi permintaan Presiden @jokowi,” ujar Hidayat Nur Wahid.

Baca Juga: Hadiri dan Ucapkan Selamat untuk Pelantikan Pengurus PKS, Anies Baswedan Berharap Bisa Terus Bersinergi

Sesuai pernyataan Kapolri, menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini bahwa merevisi UU ITE dapat menghilangkan celah kriminalisai dalam penegakkan hukum.

Hidayat Nur Wahid berharap kedepanya hasil merevisi UU ITE agar tidak semakin banyak memakan korban akibat praktik hukum yang tidak adil.

“Agar tak ada lagi celah kriminalisasi dalam penegakan hukum. Agar tak makin banyak korban karena praktek hukum tak adil itu,” kata Hidayat Nur Wahid.

Tangkap layar unggahan Hidayat Nur Wahid Twitter/Hnurwahid