Network
PR TASIKMALAYA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD, menyatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan UU ITE untuk direvisi, dan hal ini Ditangggapi oleh Hidayat Nur Wahid.
Ungkapan soal revisi UU ITE itu, Mahfud MD sampaikan melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com pada Selasa, 16 Februari 2021.
“Pemerintah akan mendiskusikan inisiatif untuk merevisi UU ITE. Dulu pada 2007/2008 banyak yang usul dengan penuh semangat agar dibuat UU ITE,” tutur Mahfud MD.
Baca Juga: UU ITE Tidak Memberikan Keadilan, PresidenJokowi: Saya MInta DPR untuk Revisi
Adapun saat ini jika UU ITE dinilai tidak baik, pemerintah siap revisi UU ITE demi kebaikan.
“Jika sekarang UU tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet, mari kita buat resultante baru dengan merevisi UU tersebut. Bagaimana baiknya lah, ini kan demokrasi,” ungkap Mahfud MD.
Pernyataan Mahfud MD tersebut, disambut baik oleh Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid.
Hidayat Nur Wahid kemudian menyebutkan beberapa pasal yang dinilainya layak untuk direvisi oleh pemerintah.
Baca Juga: Sebut Akan Minta DPR Revisi UU ITE, Jokowi pada Kapolri: Hati-Hati Pasal yang Timbulkan Multitafsir
Usulan tersebut Hidayat Nur Wahid sampaikan melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @hnurwahid seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com pada Selasa, 16 Februari 2021.
“UU ITE yang pasalnya dijadikan karet (seperti pasal 17, 27, 28, 29) oleh Presiden @jokowi akan dimintakan untuk direvisi, dan itu akan lebih cepat bila inisiatifnya pemerintah,” tutur Hidayat Nur Wahid.
Hidayat Nur Wahid kemudian mengusulkan, agar Jokowi mengumpulkan para pemimpin partai pendukung pemerintah.
Adapun Fraksi PKS, sangat mendukung usulan revisi UU ITE tersebut.
Baca Juga: Masyarakat Saling Buat Laporan Pelanggaran UU ITE, Presiden Jokowi Minta Kapolri Lebih Selektif
“Pak @Jokowi, kumpulkan pimpinan partai-partai pendukung pemerintah yang mayoritas mutlak di DPR. Demi keadilan, FPKS dukung,” tutur HIdayat Nur Wahid.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa jika UU ITE dinilai tidak adil dalam penerapannya, pemerintah akan melakukan revisi.
“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini, Undang-Undang ITE,” imbau Jokowi seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.***
