Network
PR TASIKMALAYA – Upaya pengambilalihan secara paksa posisi Ketua Umum Partai Demokrat menjadi perbincangan politik di Indonesia saat ini.
Partai Demokrat menduga bahwa Moeldoko Selaku Kepala KSP turut andil dalam upaya tersebut.
Pengamat Politik Rocky Gerung pun turut memperbincangkan upaya pengambilalihan secara paksa posisi Ketua Umum Partai Demokrat ini.
Hersubeno meminta tanggapan Rocky Gerung apakah mungkin itu upaya pribadi, sehingga jika berhasil akan diakui oleh Istana dan apabila gagal harus tanggung jawab sendiri.
“Mungkin pragmatismenya begitu, Pak Jokowi kan bukan orang yang buta huruf terhadap permainan semacam itu,” ujar Rocky Gerung, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari video yang diunggah kanal Youtube Rocky Gerung Official pada Selasa, 2 Februari 2021.
Rocky Gerung membuat perbandingan terkait dengan keterlibatan Istana, dalam hal ini Moeldoko.
Baca Juga: Terkait Isu Kudeta yang Dipaparkan AHY, Rocky Gerung: Partai Demokrat Berhak Menuduh Istana
Menurutnya, hal itu seperti politik pragmatis yang artinya ingin mendapatkan jalan keluar yang cepat.
Selain itu, dia menganggap bahwa keterlibatan Moeldoko dalam upaya pengambilalihan pucuk pimpinan Partai Demokrat tidaklah salah.
“Itu semacam politik pragmatis artinya mau cepat dapat jalan keluar dengan cara yang paling sederhana, simpel, yaitu mengambil alih partai,” kata Rocky Gerung.
Baca Juga: Jawa Barat jadi Provinsi Pertama yang Miliki Perda Pesantren
“Dan Pak Moeldoko gak salah, karena mungkin beliau menganggap kan biasa itu, partai dipecah belah lalu diambil alih, kan Istana lakukan itu terhadap Golkar, PPP, macem-macem. Jadi udah grammer Istana untuk mengambil alih partai dalam rangka konsolidasi,” sambungnya.
Diketahui Sebelumnya, dari Pihak Partai Demokrat telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi.
Di mana surat tersebut berisi tentang permohonan klarifikasi dan Konfirmasi atas adanya dugaan keterlibatan Pemerintah dalam pengambilalihan pucuk pimpinan Partai Demokrat secara paksa.
Sedangkan Moeldoko telah memberikan tanggapan bahwa keterlibatan merupakan tanggung jawabnya sendiri bukan selaku KSP.***
