Pelaksaan kegiatan tersebut dihadiri instansi pusat di daerah, instansi daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, organisasi kemasyarakatan, civitas academica perguruan tinggi negeri dan swasta, media massa, dsb.
"Pelibatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan evaluasi dan penyusunan rekomendasi di bidang kesatuan bangsa ini merupakan bentuk aktif perwujudan kedaulatan rakyat secara langsung dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang responsif di bidang kesatuan bangsa," tutup Janedjri.***