Network
PR TASIKMALAYA - Calon Gubernur Sumatera Barat Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemilihan yaitu melakukan kampanye diluar jadwal kampanye.
Penetapan tersangka dilakukan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
"Iya betul, setelah dilakukan gelar perkara kemarin, Calon Gubernur Sumbar inisial M ditetapkan menjadi tersangka," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol. Awi Setiyono di Jakarta, Sabtu, 5 Desember 2020.
Baca Juga: Patut Dicoba! Selain Air Mineral, Minuman Ini Bagus Diminum Ketika Bangun Tidur
Baca Juga: Jokowi Pangkas Libur Akhir Tahun, Pesanan Hotel di Pangandaran Akhir Desember 2020 Tetap Meningkat
Mulyadi terancam dijerat dengan Pasal 187 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan selanjutnya penyidik bareskrim menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mulyadi pada hari Senin, 7 Desember 2020.
Bareskrim Polri diketahui mulai menyelidiki kasus dugaan tindak pidana pemilihan peserta Pilgub Sumatera Barat Mulyadi-Ali Mukhni.
Penyidik Sentra Gakkumdu sepakat bahwa kasus yang menjerat Mulyadi termasuk dalam tindak pidana pemilihan, dan selanjutnya penyidikan telah diserahkan ke Bareskrim Polri.
Baca Juga: KPK Tangkap Pejabat Kemensos Korupsi Bansos, Mahfud MD Berikan Dukungan: Bravo KPK
Baca Juga: Menjelang Episode Terakhir Start-Up, Kim Seon Ho: Do San dan Dal Mi Ditakdirkan Bersama
Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis memberikan instruksi kepada jajaran soal penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah dalam surat telegram dikarenakan Pilkada Serentak 2020 tengah berlangsung.
Namun, untuk kasus Mulyadi penundaan proses hukum tidak berlaku karena tersangka melakukan tindak pidana pemilihan.
Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tertanggal 31 Agustus 2020.
Baca Juga: Link Live Streaming West Ham United Vs Manchester United: Berebut Posisi Lima Besar Liga Inggris
Baca Juga: Diklaim sebagai Inovasi Teknologi Tercanggih, Tiongkok Berhasil Pasang Matahari Buatan
"Kalau ini diproses karena melakukan tindak pidana pemilihan," tutur Awi dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dalam Antara.***
