Network
Baca Juga: Aksi Dudung Dinilai Tak Mewakili Pendapat TNI, Ridwan Saidi: Bisa Jadi Ada Sosok Powerfull
Unsur ASN, TNI, dan Polri dalam penyelenggaraan pemilih hendaknya dapat terjaga dan dikawal dengan baik agar terciptanya nertralitas.
"Ketidaknetralan aparatur sipil dan negara (ASN), TNI, dan Polri dapat menciderai asas keadilan Pilkdada Serentak 2020,” tegasnya.
“Kualitas Pilkada senantiasa harus ditingkatkan bukan hanya sekadar menjalankan prosedur, tapi perlu dipastikan prinsip-prinsip jujur dan adil dapat terlaksana dama perhelatan demokrasi Pilkada Serentak 2020," kata Politisi PAN itu.
Selanjutnya, Ia berpesan agar masalah perekama e-KTP dapat secepatnya diselesaikan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya.
Baca Juga: Praktik Politik Uang Biasa Terjadi saat Pilkada, DPR: Jangan Coba-Coba untuk Melakukan Kecurangan!
Namun opsi lainnya, agar masyarakat yang belum melakukan perekaman agra dibuatkan surat keterangan (Suket) dari Dukcapil.
Berdasarkan data dari Dirjen Dukcapil Depdagri blanko e-KTP telah disapkan sebanyak kurang lebih sembilan juta lembar. Sehingga pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat lebih proaktif dalam permasalahan ini sebelum Pilkada terlaksana.
"Hal ini harus dipastikan dan di jaga dalam rangka menciptakan pemilu yang erkualitas, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, akuntabel, efektif, dan efisien,” sebut Guspardi.
“Muaranya diharapkan dapat menghasilkan para pemimpin daerah yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam mengemban tugas nantinya di tengah-tengah masyarakat," tukasnya.***
