Network
PR TASIKMALAYA – Anggota Komisi II DPR RI Cornelis mengimbau untuk selalu waspada terhadap politik uang terselubung, terlebih gelaran Pilkada Serentak 2020 semakin dekat.
"Praktik politik uang itu bsa dikemas melalui bantuan, bahkan modusnya membentuk saksi di tempat pemungutan suara (TPS) yang melebihi dari jumlah ketentuan berlaku, kemudian mereka diberikan imbalan uang," ungkap Cornelis.
Perlu adanya komitmen untuk mewujudkan Pilkada yang bebas dari politik uang dari semua pihak. Maka dari itu, jangan sampai terjadi dan jangan sampai ada kesan pembiaran.
Baca Juga: Aksi Dudung Dinilai Tak Mewakili Pendapat TNI, Ridwan Saidi: Bisa Jadi Ada Sosok Powerfull
"Pengawas pemilu jangan ragu menindak," kata mantan Gubernur Kalbar itu.
Ia menegaskan, dalam penyelenggaraan pesta demokrasi itu, masyarakat ditekankan untuk melakukan haknya yakni hak mengawal, mengawasi dan menyukseskan Pilkada.
Apabila ditemukan adanya praktik politik uang, maka segera untuk melapor sehingga nantinya akan segera ditindak lanjuti.
Sebagia bagian dari anggota Komisi II DPR RI, Ia menyebutkan akan terus melakukan pemantauan, pengawalan, dan pengawasan pelaksaan Pilkada di seluruh Indonesia, tak terkecuali Kalimantan Barat.
Baca Juga: Praktik Politik Uang Biasa Terjadi saat Pilkada, DPR: Jangan Coba-Coba untuk Melakukan Kecurangan!
Menjelang pilkada, lanjut Dia, rawan sekali adanya ‘serangan fajar’ yang diartikan sebagai politik uang pada masa tenang.
"Jangan coba-coba untuk melakukan kecurangan, baik itu oleh peserta pilkada maupun penyelenggara,” tegasnya.
Cornelis meminta TNI-Polri untuk menindak oknum yang berusaha merusak perta demokrasi dan mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihya di tanggal 9 Desember 2020 nanti.
"Datang dan gunakan hak di TPS. Jika ada yang mengintimidasi, laporkan. Ini pestanya rakyat dalam berdemokrasi, tentukan pilihan tetap jaga keamanan dan ketertiban serta protokol kesehatan," imbaunya.
Untuk mengantisipasi adanya politik uang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Bawaslu turut menggandeng tokoh adat dalam mencegah dan mengawasi penyelenggaran Pilkada.
Baca Juga: Tak Kalah Bermanfaat dari Susu Sapi, ini 6 Jenis Susu Nabati yang Baik untuk Kesehatan
"Kita sama-sama mencegah pelanggaran pilkada. Sementara itu, pemilih yang diwakilkan jangan main-man karena sanksinya bisa pidana," tegas Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu Musta'an.
Dalam mencegah dan mengawasi adanya politik uang, isu SARA, dan pelanggaran lainnya, kata Musta’an, pihaknya bersama pihak terkait akan melakukan patroli.
"Tentu kami sudah memetakan daerah rawan yang berpotensi terjadinya pratik politik uang dan lainnya," pungkasnya.***
