Network
PR TASIKMALAYA - Pernyataan Mantan Presiden RI Jusuf Kalla yang disampaikan beberapa saat lalu telah memicu perdebatan publik.
Diketahui sebelumnya, JK menyebut-nyebut nama Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab yang telah mengisi sistem demokrasi dengan ideologi keislaman.
"Bahwa ada kekosongan sistem atau cara berdemokrasi khususnya ideologi keislaman yang kemudian diisi oleh Habib Rizieq," ujar Jusuf Kalla dalam kanal YouTube PKS TV.
Baca Juga: Rusia akan Seret Google ke Pengadilan Setelah Telah Gagal Hapus Konten Terlarang
Dari pernyataan JK tersebut, kemudian muncul dugaan adanya poros politik dan benang merah yang menghubungkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rizieq Shihab, dan JK.
Hal ini diungkapkan juga oleh mantan politikus partai Demokrat yaitu Ferdinand Hutahaean. Melalui akun Twitternya, ia menyebut bahwa ke tiga tokoh tersebut saling berkaitan dan memiliki peran masing-masing dalam hal kerjasama politik.
“JK, Rizieq, Anies, saya yakini ada benang merahnya dalam perpolitikan ini. Siapa sponsor, siapa operator, siapa Pion akan bisa dibaca publik,” tulisnya Senin 23 Novemver 2020, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dalam akun @FerdinandHaean3.
Menaggapi hal tersebut, Musni Umar, Rektor University of Ibnu Chaldun Indonesia yang juga diketahui pernah menjabat sebagai seorang anggota DPR RI, menjelaskan bahwa berita tersebut adalah berita yang tidak berdasar.
Bahkan dalam salah satu pernyataan di akun YouTubenya ia menyebut isu poros politik yang melibatkan JK-HRS-Anies merupakan berita ‘sampah’.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Tasikmalaya Hari Ini, Selasa, 24 November 2020: Hujan Ringan di Sore Hari
"Adanya poros Anies-HRS-JK itu hanya imajinasi, cocoklogi," ucap Musni Umar dalam kanal YouTube-nya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com pada Selasa 24 November 2020.
Musni Umar menambahkan, tudingan JK mensponsori kepulangan Habib Rizieq pada 10 November 2020 lalu adalah tidak benar.
Musni Umar, mengutip pernyataan Juru Bicara JK, Husein Abdullah, bahwa kepergian JK ke Arab Saudi bukan untuk menemui Habib Rizieq.
"Pak JK dituduh mensponsori kepulangan HRS. Jubir Pak JK sudah membantah. Pak JK bulan Oktober pergi ke Arab Saudi setelah beliau pergi ke Vatikan. Beliau umrah juga pergi ke Madinah, setelah itu pulang. Tidak bertemu Habib Rizieq," tegas Musni Umar.
Baca Juga: Pembahasan Fatwa Kehalalan Vaksin Covid-19 jadi Agenda Utama Munas MUI 2020
Oleh karena itu, Musni Umar mengungkap bahwa tudingan yang ditujukan kepada JK tentang sponsor kepulangan Rizieq Shihab tersebut adalah hal yang tidak benar.
Ia menilai JK adalah seorang politisi yang tahu kapan bertindak dan berbicara.
"Pak JK seorang politisi yang sangat tahu bagaimana memainkan suatu persoalan terutama dalam bidang politik. Dia tahu kapan dia berbicara, kapan dia action," terang Musni Umar.
Rektor University of Ibnu Chaldun Indonesia itu juga menambahkan, masalah utama yang harus dihadapi adalah pandemi Covid-19.
Baca Juga: Tolak Rapid Tes, Wagub DKI Jakarta Ingatkan soal Sanksi Denda Rp 5 Juta
"Tugas kita paling utama adalah menangani masalah Covid-19 karena memberi dampak luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi. Semester kedua kemarin pertumbuhannya minus 5,32 persen dan semester ketiga itu hampir minus 4 persen, ujar Musni Umar.
Menurutnya, dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan yakni resesi ekonomi sehingga Indonesia harus berutang ke luar negeri.
"Masalah besar kedua yang harus kita hadapi itu adalah utang yang sudah menggunung. APBN kita defisit, akhirnya berutang dengan bunga yang besar. Membayarnya kan jadi masalah," jelas Musni Umar.
Maka dari itu, Musni Umar menilai bahwa pemerintah saja tidak cukup untuk menangani pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah harus merangkul ulama dan tokoh masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19, seperti Rizieq Shihab.
Baca Juga: Bagikan Cerita Kunjungi Gedung Putih, Luhut Ungkap Kedekatan dengan Menantu Donald Trump
"Untuk menangani masalah ini tidak cukup pemerintah, sudah terbukti pemerintah tidak bisa menjalani. Dia memerlukan ulama yang paling banyak pengikutnya dan paling fanatik adalah Habib Rizieq. Jadi, harus bekerja sama dengan Habib Rizieq untuk mengatasi masalah pandemi Covid-19 dan ulama-ulama lain," ucap Musni Umar.
Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia baru-baru ini telah mengutang kepada Pemerintah Jerman pada 14 November 2020 lalu. Pinjaman dari negara Jerman tersebut sebesar 550 juta euro atau sekitar Rp9,1 triliun.
Sementara itu, belum genap tiga minggu, pemerintah Indonesia sebelumnya mengutang juga kepada Australia sebesar 1,5 miliar dolar Australia atau sekitar Rp15,45 triliun. ***
