Tindakan Pangdam Jaya Dinilai Offside, Fadli Zon: Evaluasi atau Copot Segera!

- 23 November 2020, 13:09 WIB
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR , Fadli Zon
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR , Fadli Zon /Instagram/@fadlizon

PR TASIKMALAYA - Fadli Zon, politikus partai Gerindra saat ini tengah gencar melayangkan kritik terhadap isu-isu pemerintahan yang menjadi sorotan publik saat ini.

Diketahui beberapa waktu lalu, melalui kanal YouTubenya, Fadli Zon sampaikan kritikan terhadap Pangdam Jaya yang menurutnya harus dievaluasi.

Pasalnya, sosok Pangdam Jaya saat ini dikhawatirkan berpotensi meruntuhkan demokrasi sehingga harus dicopot dari jabatannya.

Baca Juga: Calon Wisudawan Unsil Kritisi Kebijakan 'Wisuda Pandemi': Semuanya Daring Jangan ada yang Luring

Bahkan berdasarkan beberapa statementnya, Fadli Zon menilai Pangdam Jaya belum mengerti apa arti demokrasi.

Hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter pribadinya yang diunggah pada Minggu, 22 November 2020.

“Pernyataan yang tidak cerdas dari seorang Panglima TNI. Masih belum mengerti demokrasi. Panglima TNI Sebut Medsos dipakai sebagai Media Propaganda,” tulisnya Minggu 22 November 2020, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dalam akun Twitter @Fadlizon.

Lebih lanju, mantan wakil ketua DPR RI ini juga menyebutkan bahwa pernyataan yang dilontarkan Pangdam Jaya mengenai pembubaran Front Pembela Islam pada Jumat, 20 November 2020 serta penurunan baliho bergambarkan Rizieq Shihab merupakan tindakan yang melanggar aturan karena tidak sesuai dengan tupoksi.

Baca Juga: Universitas Siliwangi Gelar Wisuda Daring dengan Blended System

Fadli Zon melalui kanal Youtube Fadli Zon Official yang diunggah pada Minggu malam, 22 November 2020, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari kanal youtube Fadli Zon Official pada Senin, 23 November 2020.

“Jadi, pernyataan dari Pangdam Jaya itu jelas tidak bisa dibenarkan, secara aturan bukan pada porsinya. Saya katakan bahwa Pangdam Jaya ini sudah offside, tidak bisa seorang Pangdam memerintahkan untuk pencabutan penurunan baliho, jelas itu melanggar aturan, ya, itu terlalu jauh rentang kendali nya,” ungkap Fadli Zon

Dalam video tersebut, Fadli Zon juga menyinggung soal penggunaan alat-alat militer yang harusnya tidak bisa digunakan untuk kepentingan sipil.

Tidak hanya sampai disitu, ia juga menambahkan bahwa kegiatan yang dilakukan Habib Rizieq dan para pengikutnya tidak ditujukan untuk pemberontakan.

Baca Juga: Masa Transisi Pemerintahan AS, Turki Nyatakan Siap Bekerjasama dengan Joe Biden

“Tidak ada sedikitpun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi, tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan, jadi sangat lucu sekali, dari mana bacaan-bacaan ini?” tanya Mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Lantas, ia menyebut tuduhan-tuduhan semacam itulah yang menjadikan adanya kehebohan dan kegaduhan yang kini terjadi di masyarakat.

“Menurut saya inilah yang menimbulkan kehebohan dan kegaduhan. Kenapa Habib Rizieq dijadikan semacam musuh, Menurut saya benar-benar diluar akal sehat,” sambungnya.

“Saya tahu banyak jenderal-jenderal TNI yang hebat-hebat, yang pikirannya maju, visioner ke depan, tidak menjadikan rakyat apalagi ulama sebagai ‘musuhnya’,” terangnya.

Baca Juga: Jarang Ada yang Tahu, Berikut Manfaat Jeroan Ikan, Tingkatkan Kecerdasan Otak Hingga Kaya Protein

“Dan kalau itu dilakukan, kalau itu terjadi, apalagi di luar kewenangan seperti yang dilakukan oleh Pangdam Jaya meminta pembubaran ormas, saya kira ini sudah betul-betul jauh dan kebablasan,” tambah Fadli.

Pada bagian akhir video Fadli Zon menyampaikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia secara tegas meminta Pangdam Jaya untuk dievaluasi karena berpotensi meruntuhkan demokrasi dan jabatannya harus dicopot.

“Saya kira perlu adanya evaluasi terhadap Panglima Kodam Jaya ini kalau dibiarkan ini akan meruntuhkan demokrasi kita, copot segera Pangdam Jaya,” kata Fadli Zon.

 

***

 

Editor: Tita Salsabila


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah